SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
OTT KPK yang membuat Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno masuk bui mendorong Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak ASN sumpah antikorupsi.
Semarangpos.com, TEGAL — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kamis (31/8/2017), memimpin pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tegal mengucap sumpah antikorupsi. Sumpah massal antikorupsi itu dilakukan di aula Balai Kota Tegal menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.
Ratusan ASN alias pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Tegal, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Tegal Nursholeh pun dengan lantang menirukan ucapan sumpah yang dibacakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Lima butir sumpah antikorupsi itu adalah sumpah tidak melakukan tindak pidana korupsi, sumpah menolak berbagai bentuk gratifikasi, sumpah tidak memberikan atau menerima setoran dari siapapun, sumpah melakukan penataan birokrasi tanpa praktik jual beli jabatan, dan sumpah melayani masyarakat dengan responsif serta terbuka.
Seusai memimpin pengucapan sumpah antikorupsi itu, Gubernur Jateng meminta para ASN Pemkot Tegal melaksanakan sumpah mereka itu dengan penuh tanggung jawab. “Bapak ibu sudah disumpah dan dicatat Allah, mulai detik ini harus dilaksanakan semua yang diucapkan tadi,” pinta Ganjar Pranowo.
Ganjar mengingatkan bahwa memikul amanah rakyat sebagai pemimpin yang jujur itu merupakan sesuatu yang berat. “Jujur itu tidak gampang, istikamah itu sulit, godaannya banyak, apalagi mengemban amanah rakyat, berat,” ujar politikus PDI Perjuangan yang pernah memimpin Komisi II DPR itu.
Ganjar juga meminta para ASN di lingkungan Pemkot Tegal saling memaafkan dan segera melakukan penataan birokrasi. Menurut Ganjar, yang terpenting bagi mereka kini adalah bagaimana agar jajaran birokrasi Pemkot Tegal melayani masyarakat sehingga kembali dipercaya.
Menurut dia, tertangkapnya Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru bisa menjadi momentum perbaikan pemerintahan di Kota Tegal. “Ini momentum yang baik untuk memperbaiki pemerintahan dan menjadi pelajaran agar musibah ini tidak terulang kembali,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya