SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
Lima Hari Sekolah diharapkan tak lagi berlaku
Harianjogja.com, JOGJA – Fatayat NU DIY mendesak penghapusan kebijakan lima hari sekolah di wilayah DIY. Pemberlakukan kebijakan itu dinilai merugikan peserta didik hingga tenaga kependidikan.
Baca Juga : Lagi, Fatayat NU DIY Desak Penghapusan Lima Hari Sekolah
Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU DIY Khotimul Husna, kebijakan lima hari sekolah tidak mempertimbangkan situasi diluar sekolah seperti kondisi geografis, infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi anak didik, guru, tenaga kependidikan hingga wali murid untuk mengakses sekolah. Mengingat, pemberlakuan kebijakan itu, peserta didik akan pulang lebih sore, padahal kondisi insfrastruktur dan sarana sekolah kurang mendukung.
“Saat ini salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah persoalan akses atas sekolah dan ketersediaan guru,” ungkapnya, Senin (28/8/2017).
Ia menambahkan, lima hari sekolah juga dinilai sebagai kebijakan yang bias. Karena pemerintah tak melihat dampak bertambahnya waktu anak didik di sekolah yang menyebabkan hak anak menjadi berkurang, seperti waktu bermain, mengenal lingkungan dan mengembangkan bakat. Padahal karakter positif anak justru dapat berkembang saat anak memiliki ruang bereksplorasi lebih banyak. Selain itu, lanjut Khotim, kebijakan tersebut tanpa melihat beban ganda guru dan tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan. Dengan waktu dan beban kerja di sekolah yang bertambah sekaligus menjalankan perannya di rumah.
“Ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru dihancurkan eksistensinya oleh kebijakan pemerintah,” imbuhnya.