SOLOPOS.COM - ILUSTRASI (JIBI/SOLOPOS/Is Ariyanto)
EKTP Bantul, lebih banyak yang belum tercetak.
Harianjogja.com, BANTUL –– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul baru bisa mencetak 17.000 Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sepanjang tahun ini. Sebanyak 29.000 jatah blanko KTP-el dari Pusat hingga sekarang tak kunjung turun.
Baca Juga : EKTP BANTUL : 29.000 Blangko Tak Juga “Turun”
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul Bambang Purwadi menyampaikan akibat kekurangan blangko pemerintah terpaksa mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el. Suket dikeluarkan bagi warga yang telah melakukan perekaman data secara elektronik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul Bambang Purwadi menyampaikan akibat kekurangan blangko pemerintah terpaksa mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el. Suket dikeluarkan bagi warga yang telah melakukan perekaman data secara elektronik.
“Dalam sehari saja saya bisa tanda tangan mengeluarkan 500 Suket pengganti KTP-el,” ujar dia, Senin (29/8/2017).
Suket tersebut hanya berlaku selama enam bulan. Bila dalam waktu enam bulan pemerintah masih belum memberikan blangko KTP-el, maka Suket dapat diperpanjang.
Di Bantul, jumlah warga yang wajib memiliki KTP tercatat sebanyak 711.098 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 935.000 jiwa. Penertiban administrasi kependudukan dengan KTP-el menurut Bambang sangat penting untuk menunjang program lainnya di Indonesia seperti Pemilihan Umum (Pemilu).
Saat ini, pendataan penduduk terus digenjot karena tak lama lagi atau pada 2019 Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
“Makanya kami di daerah ini terus didorong sama Pusat menyelesaikan data penduduk karena sebentar lagi Pemilu, tapi kalau kondisinya seperti ini [pengadaan blangko tersendat] bagaimana mau cepat,” papar dia.
Terpisah, Imelda warga Banguntapan Bantul menceritakan sampai sekarang ia harus menggunakan Suket lantaran KTP-el miliknya tak kunjung dicetak oleh Disdukcapil Bantul.
“Sudah rekam data KTP sejak setahun lalu sampai sekarang KTP elektronik belum jadi,” kata Imelda.
Ia mengaku jengkel dengan ulah terduga korupsi di Pusat yang menyebabkan program KTP-el tersendat. Termasuk Ketua DPR Setya Novanto yang kini berstatus tersangka.
“Keterlaluan banget [sekali] para koruptor itu, akibat ulah mereka rakyat di bawah yang terkena dampaknya. Mudah-mudahan Setya Novanto kalau terbukti dapat hukuman setimpal,” tegas dia terdengar kesal.