SOLOPOS.COM - Ilustrasi persiapan bilik untuk pemungutan suara pemilu (JIBI/Solopos/Dok.)
Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan yang direkrut para Panitia Pengawas Pemilu kabupaten dan kota periode sebelumnya dinilai kurang cakap
Harianjogja.com, JOGJA–Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan yang direkrut para Panitia Pengawas Pemilu kabupaten dan kota periode sebelumnya dinilai kurang cakap sehingga pelanggaran yang ditemukan kurang siginifikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) DIY, Mohammad Najib seusai pelantikan 15 Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten dan kota se-DIY di Tjokro Style Hotel, Jalan Menteri Supeno, Senin (28/7/2017). Menurutnya, jika Panwaslu tingkat kecamatan punya kapasitas lebih, maka pelanggaran yang ditemukan bisa lebih banyak.
“Pelanggaran pemilu sebenarnya banyak, tapi yang ditemukan sedikit. Selain karena jumlah pengawas yang timpang dengan jumlah pelanggaran, kemampuan mereka untuk menemukan pelanggaran juga kurang,” jelas Mohammad Najib.
Dalam kesempatan tersebut, ia menganalogikan Panwaslu dengan seorang penangkap ikan. Mohammad Najib mengungkapkan jika seorang penangkap ikan adalah orang yang cakap, maka ia akan bisa mendapatkan banyak ikan. Namun, sebaliknya jika si penangkap ikan tidak punya kemampuan, sekali pun banyak ikan di depan matanya, maka ia akan kesulitan mendapat buruan.
Atas permasalahan ini, ia mengimbau para Panwaslu kabupaten dan kota yang baru saja dilantik agar bisa merekrut Panwaslu kecamatan yang memiliki kemampuan lebih dibanding sebelumnya. Hal ini penting menurutnya, karena pengawas ditingkat kecamatan adalah salah satu ujung tombak dalam upaya menyelenggrakan pemilu yang jujur, bersih dan adil.
Menanggapi hal ini, salah satu Panwaslu Kabupaten Kulonprogo, Tamyus Rochman mengatakan pihaknya akan semakin memperluas dan memperbanyak sosialiasi pendaftaran Panwas kecamatan. Ia beranggapan, dengan semakin banyaknya orang yang tahu, maka akan semakin banyak pula orang yang mendaftar.
“Kami akan melibatkan ormas [organisasi masyarakat] yang bukan merupakan bagian partai politik dan melakukan sosialisasi lewat media sosial supaya semakin banyak orang yang mendaftar. Ketika sudah terjaring, tentu seleksinya akan diperketat lagi,” terangnya.