SOLOPOS.COM - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (kedua dari kiri) dan sejumlah narasumber lain dalam diskusi Forum Rektor Indonesia, Jumat (25/8/2017). (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)
Forum Rektor Indonesia digelar di UAD
Harianjogja.com, BANTUL – Puluhan Rektor dari perguruan tinggi berbagai kota di Indonesia berkumpul dalam diskusi Forum Rektor Indonesia (FRI) di Islamic Center, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogja, Jalan Ringroad Selatan, Bantul, Jumat (25/8/2017). Hasil pertemuan yang mendiskusikan tentang ekonomi pancasila itu akan diserahkan kepada pemerintah sebagai pertimbangan presiden dan menteri dalam menentukan kebijakan.
Baca Juga : FORUM REKTOR INDONESIA : Jokowi Rencana Buka Konferensi Para Rektor
Ketua Dewan Pertimbangan FRI Prof. Rohmat Wahab menyatakan dalam pertemuan itu, ekonomi pancasila sengaja disorot karena bagian dari kelompok kerja forum rektor. Ia mengakui, ekonomi pancasila memang sudah banyak dibahas terutama sejak orde baru. Namun hingga saat ini implementasinya belum signifikan. Seiring dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pengembangan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), maka FRI perlu memberikan masukan soal ekonomi pancasila melalui kajian tersebut.
“Apa yang dibahas diharapkan dapat memberikan masukan, ide yang konstruktif kepada presiden dan menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kami tidak membatasi pembahasan, bisa berkembang pada konteks sosial budaya. Ada ekonomi pancasila sebagai implementasi sila pertama, sila kedua dan seterusnya,” terang mantan Rektor UNY ini, Jumat (25/8). .
Mantan Menteri Keuangan era orde baru Fuad Bawazier membahas soal sistem ekonomi pancasila dengan memaknai Pasal 33 UUD 1945. Di tingkat lokal dan nasional, ia menyorot pemerintah yang justru memfasilitasi munculnya pedagang eceran raksasa seperti Indomart dan Alfamart dan sejenisnya. Padahal pedagang eceran raksasa yang dikenal toko berjejering itu praktis menghabisi toko eceran kecil dan pasar tradisional tanpa perlindungan yang memadai.
“Dengan kata lain, investasi besar ini tampaknya mematikan ribuan investasi kecil sebelumnya,” ungkap pria yang pernah bergabung di empat partai berbeda ini.
Menurutnya karena perubahan terjadi cepat, kekuatan ekonomi baru cenderung menjadi kartel dagang yang diduga ikut memperburuk angka ketimpangan. Proses pola pasar itu telah meninggalkan prinsip keberpihakan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. “Cepat atau lambat akan menguatkan cengkeraman kapitalis besar [tak sejalan dengan ekonomi pancasila], dan negara semakin kesulitan mengatur perlindungan pasar,” tegasnya.
Dalam pembahasannya, Ia menyimpulkan ekonomi pancasila memiliki tujuan kemakmuran masyarakat, sedangkan ekonomi kapitalis, lebih pada kemakmuran perorangan. Dari sisi dampak kebijakan, pada ekonomi pancasila, negara memiliki dan menguasai tanah, sumber alam hingga distribusi dengan berpihak pada rakyat, namun kapitalis mengutamakan biaya dalam setiap efisiensi yang akan dicapai dengan regulasi pasar minim.
Melihat pentingnya penerapan ekonomi pancasila, Rektor UAD Kasiyarno menyatakan kesiapannya memasukkan materi itu dalam perkuliahan terutama Fakultas Ekonomi. “Kami memandang penting untuk diberikan, terutama di Fakultas Ekonomi, tentu bisa menjadi mata kuliah tersendiri, sistem ekonomi pancasila yang itu dibahas detail. Manfaatnya para mahasiswa tahu persis, bagaimana penerapan mengembangkan perekonomian,” ungkap dia.