SOLOPOS.COM - Sejumlah sisi di Perumahan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (PGOT), Dusun Doga, Desa, Kecamatan Patuk ditumbuhi semak. Jumat (25/8) (JIBI/Irwan A. Syambudi)
Desaku Menanti tak dimanfaatkan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Program Desaku menanti yang merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemesos) tak berjalan optimal. Mangkraknya Perumahan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (PGOT) yang menjadi bagian dari program tersebut juga belum diketahui oleh pihak Kemensos.
Baca Juga : DESAKU MENANTI : Bukan Lagi Perumahan Khusus Gepeng, Lalu?
PGOT yang terletak di Dusun Doga, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk semula hendak dimanfaatkan untuk gepeng dan orang terlantar di seluruh DIY. Namun berdasarkan pantauan Harianjogja.com, Jumat (25/8), PGOT yang diresmikan 2015 lalu oleh Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa itu kini mangkrak. Di sejumlah sisi dipenuhi semak belukar, dan meskipun cat tembok bangunan masih bagus, namun terlihat lantai dan tembok sudah retak.
Sedikitnya terdapat 40 rumah tipe 45, yang dibangun di tanah Sultan Grond seluas lima hektare, di lereng perbukitan Dusun Doga. Namun kondisinya saat ini tidak berpenghuni, tidak ada aliran listrik maupun air yang tersedia.
“Kosong belum pernah diisi sampai sekarang, kami selaku pemegang wilayah pun tidak mengetahui. Itu wewenang Dinas Sosial DIY,” kata Kepala Desa Nglanggeran, Senen, ditemui di Kantornya, Jumat (25/8/2017).
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos, Marjuki saat saat mendampingi Mensos di Gunungkidul Kamis (24/8/2017) mengakui pihaknya tidak mengetahui jika program Desaku Menanti di DIY tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya belum tahu, nanti akan saya cek kenapa kok belum dipakai, apa ada persoalan sumber daya manusianya yang kurang atau anggarannya,” kata dia, Kamis kemarin.
Menurutnya program yang diperuntukkan untuk gelandangan, pengemis dan orang terlantar itu adalah program kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemesos yang membangun fisik bangunan, namun untuk penyediaan lahan dan selanjutnya pemeliharaan dilakukan pemerintah daerah.
“Kementerian hanya memberikan stimulan, mereka [gepeng dan orang terlantar] diberi rumah dan usaha. Tapi kelanjutan bagaimana program itu tentu dengan Dinas Sosial dan pemerintah daerah setempat.” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriani, tak mau berkomentar lebih jauh, karena sedang menjalankan Ibadah haji. “Maaf saya sedang berada di Makkah,” katanya melalui sambungan telepon.