SOLOPOS.COM - Kompleks Balai Kota Semarang. (lombafoto.semarangkota.go.id)
DPRD Kota Semarang mendesak eksekutif pemkot setempat menggenjot perolehan pendapatan daerah.
Semarangpos.com, SEMARANG — DPRD Kota Semarang meminta eksekutif pemerintah kota (pemkot) setempat menggenjot perolehan pendapatan daerah, seiring masih rendahnya pendapatan daerah pada semester pertama tahun 2017 ini.
“Kami melihat realisasi pendapatan Pemkot Semarang masih jauh dari target. Ya, memang baru semester pertama, tetapi harus digenjot terus pada semester kedua,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Kota Semarang, Jumat (25/8/2017).
Dari hasil rapat Badan Anggaran DPRD beberapa waktu lalu, ia menyebutkan total target pendapatan pada tahun ini senilai Rp3,9 triliun, sementara pada semester pertama ini baru tercapai Rp1,7 triliun atau sebesar 43,98%. Perinciannya, target pendapatan asli daerah senilai Rp1,5 triliun, sementara realisasinya Rp659,9 miliar (43,6%), kemudian dana perimbangan senilai Rp1,9 triliun dan realisasinya baru tercapai Rp945,6 miliar (49,7%). Yang realisasinya masih jauh dari target adalah sektor pendapatan lain-lain yang ditargetkan pada tahun ini mencapai Rp535,16 miliar, sementara baru tercapai pada semester pertama tahun 2017 ini senilai Rp131,78 miliar (24,63%).
Politikus PDI Perjuangan itu melihat sejauh ini belum ada sumebr pendapatan favorit bagi daerah, padahal banyak sekali potensi di Kota Semarang yang bisa digarap secara maksimal, mulai ekonomi hingga pariwisata. “Ya, memang harus ada banyak inovasi untuk semakin menggenjot pendapatan daerah. Apalagi, kan ada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp116 miliar,” kata Supriyadi.
Sementara itu, Suharsono, anggota Banggar DPRD Kota Semarang mengatakan rapat banggar itu dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Pemkot Semarang selama semester pertama untuk bisa dibenahi lebih baik di semester kedua. “Dari serapan anggaran sendiri juga kami melihat belum maksimal, pendapatannya juga. Makanya, kami akan meminta komisi-komisi untuk memanggil organisasi perangkat daerah [OPD] yang menjadi mitranya,” katanya.
Ia mencontohkan Komisi C DPRD yang membidang infrastruktur bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan OPD lainnya, Komisi B bermitra dengan Dinas Perdagangan, dan sebagainya sehingga akan berjalan maksimal. “Jadi, evaluasinya akan berlanjut di masing-masing komisi DPRD. Ya, kalau bisa secepatnya untuk memotret dan mengevaluasi jajaran OPD secara lebih detail,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya