SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo (keempat kiri), berfoto bersama petugas PKH penerima bantuan peralatan operasional di acara Rapat Koordinator Pendamping PKH di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (22/8/2017). (Ahmad Wakid/JIBI/Solopos)
Penerima PKH di Wonogiri mundur karena sudah berkecukupan.
Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 98 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Berencana (KPM PKH) di Kabupaten Wonogiri memilih mengundurkan diri. Sebab, keluarga yang bersangkutan sudah mandiri.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri, Suwartono, mengatakan 98 KPM itu langsung dicoret dan tidak menerima bantuan lagi. Sementara, pengalokasian bantuan mereka ditangguhkan dulu sambil menunggu pemutakhiran data terbaru KPM.
“Sementara 98 mungkin nanti dalam perjalanan lebih lanjut bisa lebih dari itu. Mereka sudah mandiri dan sejahtera. Karena sudah mampu mereka tidak mau menerima bantuan lagi,” ujar dia seusai Rapat Koordinator Pendamping PKH di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (22/8/2017).
Menurut Suwartono, indikator keluarga yang sudah mampu antara lain punya pekerjaan tetap dengan gaji lumayan, punya mobil, rumah bagus, dan punya usaha yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Indikatornya sudah ada perubahan dari tidak mampu menjadi sudah mampu, ada yang awalnya belum punya rumah sekarang sudah punya rumah. Bahkan, punya kos-kosan. Ada yang sudah punya pekerjaan tetap jual jamu dan punya mobil inova,” jelas Suwartono.
Dia mengungkapkan saat ini tercatat sebanyak 26.287 keluarga berstatus sebagai KPM. Mereka menerima bantuan dengan total keseluruhan mencapai Rp51.053.980.000 yang sudah masuk tahap triwulan ke-3. Tahap ini akan selesai pada Jumat (25/8/2017) nanti. Setelah itu, dilakukan pemutakhiran data.
“Ada perubahan pelaksanaan PKH, terdapat beberapa penambahan seperti pendidikan yang dulu untuk keluarga dengan anak SMP, sekarang anak SMA atau SMK juga masuk dalam program. Penambahan kesejahteraan sosial dulu bagi keluarga dengan ibu hamil, [anak] balita sampai anak SMP. Kalau sekarang untuk lansia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat,” ujar dia.
Suwartono mengatakan perubahan juga terjadi pada skema pembayaran. Jika dulu KPM PKH menerima bantuan tunai melalui kantor pos sekarang menjadi nontunai melalui ATM sesuai bank yang ditunjuk di area Wonogiri.
KPM PKH regular dengan ibu hamil sampai anak SMA, jumlah yang diterimakan tidak mengalami perubahan yaitu Rp1,8 juta/tahun, sementara keluarga dengan lansia atau disabilitas menerima bantuan program Rp2 juta/tahun pertahun. Semua bantuan tersebut diterimakan empat kali dalam setahun.
Sementara Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, pada kesempatan tersebut mengingatkan kembali tujuan PKH bagi masyarakat. Dia berharap program ini bisa tepat sasaran sehingga menghasilkan generasi emas dan berkualitas. “Kita sudah mempersiapkan calon generasi emas di Wonogiri melalui program ini,” kata Joko Sutopo.