SOLOPOS.COM - Ilustrasi Balai Kota Semarang. (JIBI/Semarangpos.com/Dok.)
Pembangunan di Kota Semarang kembali disorot DPRD karena dianggap lambat.
Semarangpos.com, SEMARANG — Kalangan DPRD kembali menyoroti kesan lambatnya pembangunan di Kota Semarang. Pangkalnya, realisasi serapan APBD 2017 oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kota (pemkot) setempat pada semester I tahun 2017 ini baru tercapai 27,16%.
Hal itu terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang yang membahas laporan realisasi keuangan semester I APBD 2017 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (21/8/2017). Dari total belanja APBD Kota Semarang 2017 yang mencapai angka Rp4,5 triliun, baru terealisasi sekitar Rp1,2 triliun dari berbagai proyek kegiatan di seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Semarang.
Suharsono selaku anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang menyebutkan evaluasi realisasi anggaran untuk pembangunan Kota Semarang periode Januari-Juni 2017 atau satu semester yang ternyata serapannya masih sangat minim. “Asumsinya, melewati semester pertama semestinya sudah berkisar di angka 40-50%. Namun, tadi ternyata masih jauh di bawah 50%,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Bahkan, ungkapnya, ada beberapa OPD yang capaiannya masih sangat minim jauh di bawah 50%, terutama yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang. “Evaluasi sekarang ini pun sebenarnya terlambat, sebab seharusnya di bulan Juli 2017 sudah ada evaluasi. Kan baru Agustus 2017 dievaluasi, artinya sudah berjalan dua bulan masuk semester kedua,” katanya.
Penyebab serapan yang minim, kata Suharsono, karena banyak hal, terutama molornya proses lelang pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan juga terlambat dan ada juga proyek yang belum mulai dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang juga Ketua Banggar membenarkan capaian realisasi keuangan semester pertama yang masih minim yang disebabkan banyak hal, seperti proses lelang molor. “Dari catatan kami, setidaknya ada dua penyebab paling besar minimnya serapan anggaran, yakni proses lelang yang molor dan pembebasan lahan yang belum terealisasi,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Bisa juga, imbuh dia, proses perencanaan dari OPD yang kurang matang, padahal semestinya masing-masing OPD memiliki acuan pelaksanaan kegiatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Supriyadi mengaku prihatin jika minimnya serapan anggaran itu tidak segera ditindaklanjuti dengan percepatan, sebab progres pembangunan menjadi lambat dan membuat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) membengkak. “Kami meminta wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah untuk segera turun ke bawah mengurai kendala-kendala yang ada. Dari legislatif, kami juga akan terus memaksimalkan fungsi pengawasan,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya