SOLOPOS.COM - Kendaraan dari arah Banyumanik terlibat kemacetan di turunan Gombel karena adanya proyek pembangunan underpass dan flyover Jatingaleh di Semarang, Jumat (28/7/2017). (Imam Yuda S./JIBI/Semarangpos.com)
Pembangunan di Kota Semarang dirasa lambat oleh DPRD karena masih minimnya anggaran yang terpakai.
Semarangpos.com, SEMARANG — Dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang yang serapan anggarannya selama periode semester pertama tahun ini yang masih sangat minim. Sorotan itu terkait dengan anggapan lambatnya pembangunan di Kota Semarang seiring minimnya dana APBD 2017 yang terpakai.
Kenyataan itu terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang yang membahas laporan realisasi keuangan semester I/2017 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (21/8/2107).
Kedua OPD itu, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Penataan Ruang. Capaian penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang selama semester I 2017 baru sekitar Rp38,5 miliar dari alokasi anggaran Rp693,8 miliar, atau baru tercapai 5,55%. Sedangkan, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dengan serapan anggaran pada semester pertama 2017 sebesar 4,19%, yakni sekitar Rp9,8 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp233 miliar.
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengakui serapan anggaran di beberapa OPD masih minim, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti Dinas PU dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. “Beberapa penyebabnya, proses lelang yang molor dan pembebasan lahan yang banyak belum terealisasi, misalnya terkait proyek Semarang Outer Ring Road (SORR),” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ada banyak pembebasan lahan yang belum jalan, lanjut dia, akhirnya membuat serapan di masing-masing OPD yang menangani proyek itu mengalami penurunan drastis pada semester pertama tahun ini. Pada tahun ini ada penataan OPD baru, namun Supriyadi mengakui tidak bisa menjadikan alasan minimnya serapan APBD untuk pembangunan Kota Semarang, sebab masing-masing OPD memiliki rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
“Penyusunan RKPD kan berlandaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah [RPJMD]. Tidak ada alasan signifikan kaitannya dengan serapan anggaran rendah dengan penyesuaian OPD baru,” katanya.
Sementara itu, Suharsono selaku anggota Banggar DPRD Kota Semarang membenarkan serapan anggaran di masing-masing SKPD di bawah 50%, dan ada beberapa yang jauh di bawah angka 50%. Problemnya banyak hal, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, seperti kegiatan yang belum dimulai, atau kegiatan sudah dimulai tetapi belum cair anggarannya sehingga serapan rendah.
“Ada juga pekerjaan sudah jalan dan belum selesai. Ya, kami minta masing-masing komisi di DPRD memanggil OPD yang menjadi mitranya untuk mengevaluasi,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang itu. Yang jelas, simpul di, komisi-komisi DPRD diminta mendorong OPD untuk segera mempercepat pelaksanaan program, terutama yang tanpa melalui lelang atau penunjukan langsung (PL) untuk segera diselesaikan.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya