SOLOPOS.COM - Ilustrasi Pungli (Dok/JIBI/Solopos)
Tim Saber Pungli Wonogiri membidik program Prona 2016 setelah sebelumnya membongkar Prona 2017.
Solopos.com, WONOGIRI — Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Wonogiri menyelidiki ada tidaknya indikasi penyelewengan dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2016.
Sebelumnya, tim tersebut membongkar pungli Prona 2017 di Kecamatan Tirtomoyo. Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Wonogiri, Kompol Wawan Purwanto, mengatakan pekerjaan Satgas Saber Pungli Kabupaten Wonogiri tidak berhenti pada selesainya kasus Prona 2017 di Kecamatan Tirtomoyo.
Saat ini satgas tengah bekerja dengan senyap memantau pekerjaan yang rawan penyelewengan, salah satunya Prona 2016. “Kami masih mengumpulkan informasi-informasi,” kata Wawan kepada Solopos.com, Senin (21/8/2017).
Menurut Wawan, setiap informasi tidak bisa langsung ditindaklanjuti dengan operasi, harus diimbangi dan disinkronkan dengan data pendukung lainnya. Meski begitu, Wawan menegaskan satgas tetap mengedepankan Operasi Tangkap Tangan. “Setiap informasi yang masuk, kita cek lagi, ini satgas masih bekerja,” ujarnya.
Dia masih enggan membeberkan informasi apa saja yang saat ini tengah didalami Satgas Saber Pungli. Jika Prona 2016 bermasalah, bisa jadi malah mengarah ke tindak pidana korupsi.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Wonogiri Triyanto yang juga salah satu anggota tim Satgas Saber Pungli mengisyaratkan dalam waktu dekat satgas yang dikukuhkan pada akhir 2016 lalu itu akan membuat gebrakan. Seperti halnya Wawan, Triyanto juga enggan membeberkan targetnya.
Sebagaimana diberitakan, Satgas Saber Pungli mengungkap dugaan pungutan di luar batas kewajaran pada pelaksanaan Prona 2017 di Kecamatan Tirtomoyo. Hasilnya, Satgas merekomendasikan kepada Bupati Wonogiri agar tiga PNS untuk disanksi administratif dan telah dilaksanakan dengan salah satunya mendemosi Camat Tirtomoyo ketika itu, Joko Prihartanto, menjadi Sekretaris Kecamatan Batuwarno.
Terpisah, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengajak semua pihak khususnya kalangan PNS di daerahnya untuk menjadi pelopor dalam gerakan antipungli. Bupati mengatakan agar tidak terlibat pungli, setiap individu pegawai maupun kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah tersebut dituntut selalu melakukan evaluasi secara umum.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat ditemui wartawan seusai membuka Sosialisasi Penanaman Budaya Anti Pungli Bagi PNS Pemkab Wonogiri di Ruang Kahyangan kompleks Setda setempat, Senin (21/8/2017).
Menurut dia, sosialisasi budaya antipungli di kalangan PNS itu bakal meneguhkan komitmen pemerintah dalam gerakan antipungli. “Yang terlibat pungli baik yang memberi maupun oknum yang menerima sama-sama dilarang, jajaran PNS Wonogiri jangan sekali-kali melakukan tindakan tidak terpuji itu, kita harus introspeksi dan sadar bahwa kita selalu diawasi masyarakat maupun penegak hukum lainnya,” tegasnya.