SOLOPOS.COM - Ilustrasi peta Indonesia. (Dok/JIBI/Solopos)
PBB belum membakukan 1.488 nama pulau Indonesia, di luar 16.056 pulau yang telah dibakukan.
Solopos.com, JAKARTA — Delegasi Indonesia melaporkan masih terdapat 1.448 pulau di Tanah Air yang belum dibakukan namanya oleh PBB. Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelumnya, gasetir yang berisi informasi nama, koordinat, dan lokasi pulau yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017, yaitu sebanyak 16.056 pulau. “Masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi,” kata Havas seperti dikutip dalam laman Sekretariat Kabinet, Minggu (20/8/2017).
Delegasi Republik Indonesia (Delri) telah mendaftarkan 2.590 nama pulau ke United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke-11 United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) di Markas Besar PBB, New York, pada 7-18 Agustus 2017.
Dia menambahkan dengan perubahan cuaca dan berbagai anomali alam telah terjadi munculnya sejumlah pulau dan hilangnya pulau karena abrasi. Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan guna kepastian geografi Indonesia.
Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk menjaga standar penamaan agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda. Namun, pendaftaran nama bukan berarti suatu pengakuan kedaulatan PBB terhadap suatu pulau.
“Posisi PBB, khususnya UNGEGN sudah jelas, yaitu hanya menetapkan standarisasi penamaan dan tidak memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apa pun tentang status hukum suatu pulau,” urai pakar hukum laut internasional tersebut.