SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengambilan sumpah dan janji pejabat. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pemda DIY, pelantikan Sekda digelar di Kepatihan
Harianjogja.com, JOGJA — Setidaknya dua posisi pejabat struktural eselon II dipastikan kosong. Hal itu menyusul dilantiknya mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Selasa (15/8/2017) di Bangsal Kepatihan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Selain posisi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, posisi lain yang mengalami kekosongan adalah Kepala Dinas Perhubungan.
Seperti diketahui, sebelum dilantik sebagai Sekda, Gatot juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menggantikan Sigit Haryanta yang meninggal lantaran kecelakaan lalu lintas awal 2017 lalu.
Gatot sendiri dilantik menjadi Sekda DIY menggantikan posisi Ichsanuri yang menjabat sejak Juli 2016 tetapi kini memasuki masa pensiun. Paska Ichsanuri pensiun, posisi Sekda DIY diisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) Rani Sjamsinarsi hingga yang bersangkutan pun pensiun pada 1 Juni 2017 lalu. Setelah itu, posisi Sekda pun dirangkap oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY Sulistyo.
Sementara terkait kekosongan jabatan itu, Gubernur DIY HB X mengaku tak akan mencari pejabat untuk mengisinya. Dirinya lebih memilih untuk mengangkat Plt ketimbang melantik pejabat inti. “Hingga akhir tahun ini, banyak PNS kami yang pensiun. Daripada sekarang dua posisi itu kami isi, lalu banyak yang pensiun, jadinya nanti repot lagi,” kata Sultan saat ditemui usai pelantikan.
Terpisah, Gatot Saptadi mengaku mendapatkan rekomendasi tugas yang cukup banyak dari Gubernur DIY. Dari sekian banyak tugas itu, diakuinya, semua tugas mengerucut pada tiga program besar yang menjadi inti dari pembangunan DIY lima tahun ke depan. “Yakni, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata,” katanya.
Ia berharap, kekosongan jabatan tersebut nantinya tak menjadi kendala. Untuk itu, pihaknya berupaya cermat dalam mencari pejabat pengganti yang tepat sebagai pelaksana tugas agar fungsi dan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa bekerja maksimal.
Salah satu pekerjaan rumah terbesarnya adalah terkait dengan penataan kawasan semi pedestrian Malioboro yang ditargetkan harus sudah selesai 2019 mendatang. Untuk itu, sebagai langkah awal adalah terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) yang dijadwalkannya sudah terbentuk paling lambat akhir bulan ini. “Selama ini, persoalan utama di Malioboro memang adalah terkait dengan pengelolaan. Itulah sebabnya, Sekber Malioboro harus sesegera mungkin terbentuk. Drafnya sudah ada di meja saya,” tegasnya.
Fungsi Sekber Malioboro itu nantinya, meliputi tiga fungsi utama, yakni pembangunan, pengelolaan, dan edukasi. Itulah sebabnya, tak hanya membangun dan mengelola saja, sekber itu juga nantinya bertanggungjawab terhadap pengawasan wilayah Malioboro dan sekitarnya.
Dalam sekber itu nantinya, kata Gatot, akan diperkuat oleh aparat keamanan dari TNI. Dengan begitu, fungsi pengawasan memang memang akan diinstruksikannya untuk bisa lebih represif. “Kalau memang sudah keterlaluan, tidak bisa dikasih tahu, berarti ya dibutuhkan tindakan represif,” tegas Gatot.