SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Dana desa yang rawan disalahgunakan tak diantisipasi bantuan hukum oleh Pemkab Batang.
Semarangpos.com, BATANG — Bupati Batang, Wihaji, mengingatkan para perangkat desa di bawahnya agar tidak sekali-kali menyalahgunakan Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Batang, katanya, tidak akan memberikan bantuan hukum pada kepala maupun perangkat desa yang terbukti menyalahgunakan kucuran dana tersebut.
Peringatan itu dikemukakan Bupati Wihaji di Batang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (15/8/2017). Ia menyadari benar bahwa kucuran Dana Desa yang relatif besar itu rawan disalahgunakan.
Atas kenyataan itulah, ia mengatakan bahwa pemkab tidak akan memberikan intervensi pada kepala desa, perangkat desa, maupun aparatur sipil negara yang sudah terjerat masalah hukum terkait kucuran dana tersebut. “Kami tidak bisa memberikan bantuan intervensi apa pun selain hanya sekadar memberikan peringatan saja. Silakan pada para penegak hukum agar bisa menindak dan menuntaskan masalah hukum itu seadil-adilnya,” katanya.
Ia mengatakan dirinya sebagai kepala daerah tidak bisa berbuat banyak pada bawahannya yang terbukti terjerat pada masalah hukum. Oleh karena, simpul Wihaji, sebelum terjerat masalah hukum, para kepala desa, perangkat desa dan ASN terkait harus bekerja dengan baik dan teliti dalam menggunakan Dana Desa tersebut.
“Jika sudah terjerat hukum, ya silakan tegakkan saja. Kami sebagai kepala daerah hanya bisa mengimbau pada mereka yang terjerat hukum agar bisa mengikuti aturan,” katanya.
Menurut dia, berdasar rencana peraturan daerah (raperda) yang kini sedang digodok oleh DPRD, pemkab nantinya hanya akan menyiapkan bantuan hukum bagi warga miskin. “Tidak ada bantuan hukum bagi bawahannya. Bantuan hukum, nantinya kami siapkan bagi warga miskin saja,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya