SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
Pemkot Solo berburu CSR untuk merehab RTLH.
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo serius merampungkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya mencapai ribuan unit di Kota Bengawan.
Namun rehab RTLH terhambat dengan terbatasnya anggaran Pemkot. Pemkot pun gencar mencari dana corporate social responsibility (CSR) guna mencapai target Solo Bebas RTLH. Merujuk data, luas kawasan kumuh di Solo mencapai 359,53 hektare dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tercatat 13.317 unit.
Penanganan kawasan kumuh akan dikerjakan bertahap hingga ditargetkan 0% kawasan kumuh pada 2019 mendatang. Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan Pemkot mulai menggandeng CSR untuk perbaikan RTLH sejak tahun lalu.
Penanganan kawasan kumuh akan dikerjakan bertahap hingga ditargetkan 0% kawasan kumuh pada 2019 mendatang. Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan Pemkot mulai menggandeng CSR untuk perbaikan RTLH sejak tahun lalu.
Namun saat itu kucuran dana CSR masih sedikit, dan terus meningkat di tahun ini. Di antaranya dana CSR perbaikan 10 RTLH dari Assosiasi Aspal Beton, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah (Jateng) senilai Rp1,5 miliar untuk perbaikan 100 rumah, serta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Masyarakat Jasa Konstruksi (MJK) senilai Rp200 juta, serta Solo Bersama Selamanya Rp150 juta.
“Dana CSR ini kita gunakan untuk perbaikan RTLH agar mencapai lingkungan rumah sehat dan memberi kenyamanan bagi warga Solo,” kata Wali Kota yang akrab disapa Rudy ketika dijumpai wartawan seusai penyerahan dana CSR dari Gapensi dan MJK untuk RLTH di Balai Kota Solo, Selasa (15/8/2017).
“Jadi banyak rumah tidak layak huni karena lingkungannya yang padat. Untuk itu perlu kita tata dan perbaiki lingkungannya,” kata Rudy.
Rudy menerangkan dalam program RTLH, Pemkot tidak sekedar memperbaiki bangunan rumah saja, melainkan juga lingkungan permukiman di kawasan tersebut, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunalnya. Sebab selama ini pengolahan limbah rumah tangga di lingkungan padat penduduk belum optimal, bahkan menjadio persoalan yang juga harus ditangani.
“Kita menggandeng TNI, Linmas [perlindungan masyarakat] dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan program RTLH,” katanya.
Dengan harapan, Rudy menyampaikan kucuran dana bantuan untuk perbaikan RTLH tidak habis hanya untuk membayar tenaga saja. Namun sedapat mungkin kucuran dana bantuan CSR digunakan untuk membeli bahan.
Sekretaris Gapensi Solo Rudi Jauhari berharap bantuan dana bedah RTLH ini akan memancing organisasi profesional lain untuk ikut peduli. “Saya harap ini bisa menjadi pancingan,” harapnya.
Dia juga berencana melaporkan kegiatan Gapensi ini dalam Musda Gapensi Jateng nanti. Dengan harapan Kota Solo bisa menjadi percontohan dalam penataan RTLH di Provinsi Jawa Tengah.