SOLOPOS.COM - Para anggota KMPP menggelar aksi demo menolak kebijakan lima hari sekolah di kantor Gubernur Jateng, Jl. Pahlawan, Semarang, Jumat (21/7/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Y.S.)
Wapres JK menegaskan bahwa kebijakan full day school adalah pilihan dan bukan kewajiban.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan implementasi kebijakan sekolah lima hari atau full day school bersifat pilihan atau bukan kewajiban. Hal tersebut merespons pandangan di masyarakat yang menganggap full day school wajib dilakukan di seluruh sekolah.
“Memang banyak sekolah yang mungkin fasilitasnya kurang memadai, sehingga belum bisa melaksanakan sekolah lima hari. Tapi, sekali lagi itu pilihan,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (15/8/2017).
Wapres menjelaskan pelaksanaan sekolah lima hari bukan sesuatu yang baru karena telah banyak diterapkan di sejumlah sekolah swasta maupun negeri di kota-kota besar.
JK menambahkan Peraturan Presiden yang akan segera dikeluarkan Presiden Joko Widodo tidak akan melarang sekolah lima hari, namun juga tidak mewajibkan sekolah enam hari. “Kalau pemerintah mengatakan harus enam hari, bagaimana sekolah-sekolah yang sudah terlanjur lima hari,” katanya.
Dia mengatakan pilihan pelaksanaan sekolah diserahkan dengan kondisi lokal sekolah. “Itu hanya pilihan, kalau pilihan kan terserah kemauan sekolah itu, dan tentu kemauan orang tua, serta pimpinan daerah.”