Tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo melakukan pengukuran ulang terhadap lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) milik anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) di wilayah Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogo, Senin (14/8/2017). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja) Tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo melakukan pengukuran ulang terhadap lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) milik anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) di wilayah Sidorejo, Glagah, Temon, Kulonprogo, Senin (14/8/2017). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Selasa, 15 Agustus 2017 08:22 WIB Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja Kulon Progo Share :

BANDARA KULONPROGO
BPN Akui Masih Ada Warga yang Menolak, Lalu?

Bandara Kulonprogo, pengukuran dimulai.

Solopos.com, KULONPROGO — Pengukuran ulang terhadap lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) milik anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) dilakukan tiga tim sekaligus. Mereka berpencar ke tiga dusun berbeda di Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Senin (14/8/2017).

Baca Juga : BANDARA KULONPROGO : Pengukuran Ulang Dijadwalkan 5 Hari, 3 Tim Dilibatkan
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo, Suardi tidak memungkiri jika tim masih menemui beberapa warga yang menolak lahannya didata. Namun, pihaknya tidak ingin memaksakan kehendak. Meski begitu, tim tetap berupaya melakukan pendekatan dan menyampaikan jika pengukuran ulang adalah untuk kepentingan warga. Dia berharap warga setidaknya mempersilakan tim melakukan pendataan agar aset mereka terkover dalam data nominatif yang bakal diajukan kepada Kementerian Keuangan RI untuk mendukung pengajuan diskresi appraisal ulang.

Demi bisa melakukan pendekatan secara lebih efektif kepada warga yang masih menolak, tim juga sengaja tidak dikawal oleh sistem pengamanan yang terlalu ketat. Suardi berharap warga menjadi lebih terbuka selama tim kembali terjun ke lapangan.

“Setidaknya didata dulu biar minimal yang kita titipkan di pengadilan tidak merugikan masyarakat. Kalau tetap tidak mau menerima ganti rugi, itu urusan lain,” kata Suardi.

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…