Soloraya
Selasa, 15 Agustus 2017 - 05:00 WIB

5 HARI SEKOLAH : Disdikbud Karanganyar Dukung Full Day School Dibatalkan

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Para santriwati yang tergabung dalam KMPP melakukan demo menolak kebijakan lima hari sekolah di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (21/7/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)

5 Hari sekolah di Karanganyar diminta dibatalkan.

Solopos.com, KARANGANYAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar mendukung langkah Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo yang membatalkan rencana kewajiban penerapanfull day school di Tanah Air.

Advertisement

Sebagian besar sekolah di Bumi Intanpari dinilai belum siap menerapkan konsepfull day school. Hal itu diungkapkan Kepala Disdikbud Karanganyar, Tarsa, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Karanganyar, Senin (14/8/2017).

Selain terkendala sarana dan prasarana (sarpras), konsep full day school dinilai belum familer di Bumi Intanpari. “Di Karanganyar memang belum mampu untuk mendukung full day school itu. Dari dahulu [sebelum ada pembatalan dari presiden], kami sudah menyimpulkan sekolah-sekolah di Karanganyar belum memungkinkan melakukan hal itu. Ternyata saat sekarang, konsep itu dibatalkan presiden,” katanya.

Tarsa mengatakan berbagai hal yang mengakibatkan sejumlah sekolah di Karanganyar belum mampu menerapkan full day school karena tidak ditunjang fasilitas yang memadai.

Advertisement

Full day school membutuhkan fasilitas komplet, mulai dari fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) atau pun fasilitas penunjang lain yang membutuhkan dukungan biaya tambahan.

“Dari segi pembiayaan kan tergolong mahal. Ke depan, model pendidikan yang dilakukan di Karanganyar tetap seperti biasa, yakni masuk sekolah enam hari dalam satu pekan,” katanya.

Hal senada dijelasakan Ketua Komisi IV DPRD Karanganyar, Endang Muryani. Konsep full day school belum cocok diterapkan di Bumi Intanpari. Selain lokasi sekolah harus dibuat nyaman bagi para siswa, pemerintah kabupaten (pemkab) dianggap belum siap menerima konsep tersebut.

Advertisement

“Sarpras di kabupaten memang belum menunjang. Full day school itu perlu ditunjang pula dari segi transportasi. Kalau para siswa mengendarai kendaraan sendiri, itu kan tidak baik. Perlu didukung bus sekolah yang memadai. Ini perlu dipikirkan juga oleh pemkab ketika memang benar-benar mewujudkan konsep full day school,” katanya.

Endang Muryani mengatakan konsep full day school yang digaungkan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mestinya perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh sebelum digulirkan di tengah masyarakat. Hal itu penting dilakukan guna mengetahui sisi kelemahan dan keuntungan yang akan diperoleh pemerintah.

“Pengkajian sangat penting karena daerah perkotaan dengan pinggiran itu sangat berbeda. Kalau di Karanganyar ini dianggap belum mampu menerapkan konsep full day school, bagi kami hal itu memang benar adanya. Yang terpenting, para siswa di sini dapat memperoleh pendidikan yang memadai,” katanya.

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif