SOLOPOS.COM - Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menelusuri jalur Malioboro dengan sepeda, Rabu (14/6/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan butuh kesadaran bersama untuk menjaga kawasan Malioboro
Harianjogja.com, JOGJA-Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan butuh kesadaran bersama untuk menjaga kawasan Malioboro. Karena menurutnya berapa pun jumlah petugas yang diterjunkan di Malioboro tidak akan efektif selama tidak ada kesadaran dari masyarakat.
Pernyataan Heroe ini terkait dengan wacana pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) dari Pemda DIY. Heroe menyatakan selama ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro yang merupakan unit kerja di bawah Dinas Pariwisata sudah menjaga selama 24 jam penuh, mulai dari menertibkan pedagang, pengamen, hingga sarana dan prasarana yang ada di kawasan tersebut.
Tidak hanya itu, UPT Malioboro diakui Heroe juga turut membantu para pengunjung Malioboro yang terkena masalah kehilangan atau tindak kejahatan. Sehingga kinerja UPT Malioboro diklaimnya sudah maksimal. Hanya, diakuinya memang masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
“Masih ada pengunjung, ada juga pedagang baik kuliner dan pedagang kaki lima, pengamen dan pedagang yang tidak tetap yg sering kucing-kucingan dengan petugas di lapangan. Sudah habis diingatkan, ketika petugas berlalu bergeser posisi, mereka kembali lagi,” ujar Heroe melalui pesan singkat selular, Minggu (13/8/2017).
Untuk menyadarkan masyarakat pun, kata Heroe butuh waktu yang tidak sebentar, namun penyadaran harus terus dilakukan. Bahkan dirinya sudah meminta jika ada sepeda motor yang parkir di kawasan semi pedestrian Malioboro agar langsung dikempeskan.
Heroe menambahkan dengan adanya Sekber penanganan kawasan Malioboro akan lebih cepat. Namun sebelumnya, yang perlu diperhatikan nantinya adala pola koordinasi antara Pemerintah Kota Jogja dan Pemda DIY dalam mengelola semua fasilitas di kawasan Malioboro
Selama ini Pemerintah Kota Jogja lebih banyak mengelola sosialnya, sementara pembangunan fisik sepenuhnya ditangani Pemda DIY. Menurut Heroe, pembangunan fisik tidak bisa dilepaskan dengan penanganan masalah sosial.
Sebelumnya Pemerintah Kota Jogja mendapat sorotan karena masih terjadinya pelanggaran di kawasan Malioboro seperti rusaknya beberapa fasilitas yang baru dibangun, serta persoaln sampah yang menjadi keluhan pengunjung.
Untuk mengatasai persoalan Malioboro Pemda DIY akan membentuk Sekber Malioboro yang bertugas tidak hanya di kawasan Malioboro namun juga di kawasan sirip-sirip Malioboro.