SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo melihat proses imunisasi Measles Rubella (MR) usai pencanangan kampanye imunisasi Measles Rubella di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10, Jl. Damai, Sleman, Selasa (1/8/2017). (Gigih.M. Hanafi/JIBI/Harian Jogja)
Imunisasi measles rubella masih mengalami penolakan
Harianjogja.com, SLEMAN — Penolakan vaksin Measles Rubella (MR) tak hanya berkisar kehalalan imunisasi tersebut. Adapula sejumlah kalangan yang menolak karena beranggapan vaksin bisa didapatkan di dokter anak.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Nurulhayah mengatakan penolakan vaksin MR di Sleman masih ditemui.
“Utamanya yang menolak mempertanyakan kehalalan vaksin namun ada juga sekolah dari kalangan mampu yang memiliki pandangan lain,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (13/8).
Umumnya, tambah Nurul, kalangan menengah ke atas mengira vaksin bisa didapatkan di dokter anak sehingga enggan mengikutkan anak-anaknya dalam program imunisasi serentak ini. Adapun vaksin tersebut sejauh ini hanya didistribusikan melalui program pemerintah.
Untuk memecah penolakan ini, Dinas Kesehatan Sleman menggencarkan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Penolakan yang didasarkan pada paham agama ditangkis dengan sosialisasi yang merangkul camat serta tokoh agama dan masyarakat. Tokoh inilah yang kemudian menjadi kunci menjelaskan soal kehalalan vaksin tersebut.
Pelaksanaan imunisasi MR sendiri diklaim berjalan positif di Sleman. Hingga 10 hari pertama pelaksanaan, Nurul mengatakan sudah tercapai 30% dari 130 sekolah sasaran. Ia bahkan optimisi jangkauan imunisasi selesai pada akhir bulan ini.
Adapun, pemerintah daerah Sleman sendiri menerapkan target harian untuk pelaksanaan imunisasi MR pada bulan ini. Setiap hari imunisasi ditarget mencapai 95% sasaran yang terdiri dari siswa TK hingga SMP. Meski demikian, diakui ada sejumlah hari ketika capaian imunisasi masih di bawah 95%.
“Namun setelahnya kami terus evaluasi untuk mencari solusinya,” ujarnya.
Sedangkana anak yang kebetulan tidak masuk sekolah pada saat jadwal imunisasi kemudian akan diberi jadwal pengganti untuk mendapatkan vaksin di puskesmas. September mendatang, Dinas Kesehatan akan fokus pada pemberian vaksin di posyandu. Vaksin di posyandu akan diberikan kepada anak yang tidak duduk di bangku sekolah, anak jalanan, maupun siswa SMA tetapi masih masuk dalam kategori usia penerima imunisasi.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Sleman, Novita Krisnaeni menyebutkan setidaknya ada 245.453 anak di 17 kecamatan di Sleman. Jumlah tersebut terdiri dari 690 TK, 580 SD, 132 SMP, 302 PAUD, dan 1476 Posyandu. Petugas kesehatan setempat saat ini sudah mengantongi data jumlah anak tersebut. Diaharapkan dengan cara ini tidak ada anak yang terlewatkan untuk diberikan kekebalan tubuh terhadap dua penyakit ini.