SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengambilan sumpah jabatan (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
DPRD DIY mengalami kenaikan gaji
Harianjogja.com, JOGJA — Gaji anggota DPRD akan naik. Tiap daerah bersiasat agar membengkaknya duit untuk menggaji anggota Dewan tidak memangkas anggaran publik.
Baca Juga : DPRD DIY : Wow, Kenaikan Gaji Anggota Dewan di Sleman Capai 75%
Bantul sebegai daerah dengan kategori kemampuan keuangan tinggi kemungkinan harus menambah duit sampai Rp9 miliar untuk menggaji anggota DPRD.
Bantul sebegai daerah dengan kategori kemampuan keuangan tinggi kemungkinan harus menambah duit sampai Rp9 miliar untuk menggaji anggota DPRD.
Plt Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis tunjangan komunikasi intensif bakal naik hingga tujuh kali representasi ketua DPRD menjadi Rp14,7 juta per bulan.
“Saat ini tiga kali representasi atau sebesar Rp6,3 juta per bulan,” kata dia, Jumat (11/8/2017).
Menurut Helmi dengan ketentuan baru ini, pendapatan setiap anggota DPR bakal bertambah minimal Rp12,4 juta.
Ia juga memprediksi anggaran yang bakal dikeluarkan pemkab untuk membayar gaji dan tunjangan 45 anggota DPRD bakal bertambah. Dari yang mulanya sekitar Rp11 miliar per tahun akan menjadi Rp20 miliar per tahun.
Sekretaris Daerah Bantul Riyantono mengakui kenaikan tunjangan setiap anggota DPRD bakal membebani keuangan daerah. Menurut dia, Pemkab Bantul bersama DPRD Bantul telah beberapa kali konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Aturan baru bisa diterapkan kapan saja sepanjang peraturan daerah yang menjadi payung hukumnya telah disahkan.
Sementara itu, anggota DPRD DIY akan mendapat pendapatan hingga Rp 70 juta. Bahkan, pimpinan Dewan bisa Rp80 juta per bulan.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo, mengatakan uang untuk membiayai kenaikan tunjangan itu sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar.
DIY dengan pendapatan sebesar Rp2,095 triliun pada 2015 dan Rp2,2 triliun pada 2016, masuk pada kategori kemampuan keuangan sedang sedang. Bambang Wisnu mengatakan DPPKA akan menghitung ulang beberapa belanja yang tidak perlu untuk memberi ruang bagi kenaikan tunjangan anggota DPRD dalam APBD.
Dia juga meminta agar perjalanan dinas diputuskan lebih bijak.
“Jangan setelah pendapatan tinggi, kemudian perjalanan dinas tetap tinggi, sehingga tidak berimbang,” ujar Bambang.
Peningkatan Kinerja
Terpisah, Pejabat Humas Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba mengatakan agar rencana kenaikan tunjangan ini juga harus disertai dengan peningkatan kinerja. Ia juga menyoroti kualitas legislasi DPRD karena banyak raperda yang masuk dalam daftar program legislasi daerah gagal disahkan menjadi perda.
Secara umum, kenaikan tunjangan anggota DPRD banyak ditentang. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berniat mengajukan uji materi atas PP No.18/2017 tersebut.
Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto mengatakan, beleid tersebut sarat muatan politik karena bisa menjadi alat mobilisasi memperkuat petahana pada 2019.
“Kenaikan tunjangan itu juga tidak perlu saat banyak kas daerah mengalami defisit,” kata dia beberapa waktu lalu.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD harus ditolak oleh pemerintah derah yang indeks ruang fiskalnya rendah.
“Potensi korupsi tinggi di DPRD membuat kami merasa kenaikan ini tidak punya makna positif. Untuk melihat DPRD bekerja baik atau tidak, bisa dilihat dari perda yang dilegislasi dan bagaimana cara anggota DPRD memecahkan masalah masyarakat di tataran bawah,” katanya.
Dia pun menyebut, gaji dan tunjangan anggota Dewan selama ini sudah jauh dari cukup. Anggota DPRD, kata dia, selalu merasa kekurangan karena pengelolaan keuangan mereka politisi cenderung buruk.
“Apalagi demokrasi selalu diidentikan dengan proses berongkos tinggi,” ujar dia.