Soloraya
Senin, 14 Agustus 2017 - 12:15 WIB

DEMO BOYOLALI : Tuntut Transparansi Dana Desa, Warga Demangan Sambi Geruduk Balaidesa

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Belasan warga Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Boyolali, mendatangi balai desa setempat untuk  menuntut transparansi anggaran, Senin (14/8/2017). (Aries Susanto/JIBI/Solopos)

Demo Boyolali, warga Demangan minta transparansi dana desa.

Solopos.com, BOYOLALI — Belasan warga Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Senin (14/8/2017), mendatangi balai desa setempat untuk menuntut transparansi penggunaan Dana Desa (DD).

Advertisement

Warga juga meminta tim pengelola kegiatan (TPK) proaktif berkomunikasi kepada warga dalam pengelolaan uang negara itu.

Salah satu warga, Arif Setyawan, mengatakan kedatangan warga ke balai desa untuk menemui perangkat desa setempat. Arif merasakan selama ini penggunaan DD dirasa kurang terbuka.

“Kami datang ke sini karena akumulasi permasalahan penggunaan dana desa. Hanya cara inilah [mendatangi balai desa beramai ramai] yang bisa kami lakukan agar ada perbaikan,” ujarnya seusai mendatangi balai desa.

Advertisement

Kedatangan warga ditemui sejumlah perangkat desa, tak terkecuali staf administrasi sistem keuangan desa (Siskeudes).

Dalam kesempatan itu, warga mempertanyakan anggaran desa yang sedianya diberikan kepada warga RT 003/RW 003 namun dikabarkan dialihkan ke proyek lainnya.

Warga Dukuh Cengklik yang merasa menjadi korban lantas mempertanyakan pengalihan dana senilai Rp50 juta yang sedianya untuk mereka. “Sekarang, dukuh samping kami dapat Rp80 juta, namun dukuh kami enggak dapat apa-apa karena dialihkan. Bagaimana ini?” ujar salah satu warga dalam forum.

Advertisement

Salah satu staf administrasi Siskeudes, Erin Widiasari, mengatakan bahwa warga RT 003/RW 003  tetap menerima dana desa untuk pembangunan talut senilai Rp40 juta. Dana itu juga sudah tercatat dalam APBDes. “Dalam catatan kami, Dukuh Cengklik utara dan selatan sama-sama dapat Dana Desa Rp40 juta. Memang, informasi ini yang tak diketahui warga,” jelasnya.

Soal transparansi DD dan ADD, sejumlah perangkat desa saat ditemui enggan menjawab. Sementara itu, Kades setempat juga tak kelihatan di lokasi. “Kadesnya jarang kelihatan di kantor. Warga juga kesulitan bertemu dengannya,” ujar salah satu peserta aksi.

Saat Espos menanyakan papan pengumuman APBDes yang mestinya dipublikasikan di balai desa, perangkat desa juga mengaku tak tahu. Salah satu perangkat desa lantas menyeletuk,”Dari dulu ya, memang begini kondisinya. Makanya warga mendatangi ke sini,” ujar dia.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif