Ilustrasi banjir yang menggenangi Kota Semarang. (JIBI/Solopos/Antara) Ilustrasi banjir yang menggenangi Kota Semarang. (JIBI/Solopos/Antara)
Minggu, 13 Agustus 2017 23:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

PEMBANGUNAN SEMARANG
Wali Kota Janjikan Rusunawa bagi Penghuni Bantaran BKT

Pembangunan yang dilakukan Wali Kota Semarang membuat penghuni bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) bisa tinggal di rusunawa.

Solopos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjanjikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk ditempati warga penghuni bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). “Kami sedang data rusunawa yang kosong berapa, berapa yang tidak bayar kontrak, dan berapa yang dialihnamakan untuk bisa ditempati warga permukiman liar Sungai BKT,” katanya di Semarang, Sabtu (12/8/2017).

Saat ini, Kota Semarang masih menghadapi persoalan banjir dan rob, terutama di wilayah timur sehingga normalisasi kanal banjir atau lebih populer disebut Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) menjadi bagian dari proses panjang penanggulangan permasalahan itu. Dimulai dari penutupan muara Sungai Banger, kemudian normalisasi Sungai Babon, normalisasi Sungai BKT, dan ujung akhirnya pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang sekaligus sebagai tanggul laut.

“Saat ini, sedang mempersiapkan tahapan ketiga, yakni normalisasi Sungai BKT dengan biaya sekitar Rp500 miliar dari pusat,” kata Hendi, sapaan akrab orang nomor satu di Pemerintah Kota Semarang tersebut.

Konsekuensinya, kata dia, warga yang tinggal di bantaran Sungai BKT, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang bermukim di kawasan itu terkena proyek sehingga harus direlokasi ke tempat lain. “Tinggal kesadaran dari warga yang tinggal di bantaran saja karena kami tidak mengusir begitu saja. Kami sudah siapkan relokasinya, fasilitasi. Baik warga maupun PKL di kawasan itu,” katanya.

Seiring dengan itu, kata dia, Kementerian PUPR pada tahun ini juga menyiapkan pembangunan rusunawa satu blok di sekitar Genuk yang diharapkan bisa digunakan untuk menampung warga di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). “Saya mendengar dari beberapa media kalau pedagang menolak. Mestinya, tidak perlu ditolak karena untuk menjadi besar melalui proses panjang. Setelah ini, kawasan itu kan tidak banjir lagi,” katanya.

Bagi PKL di bantaran Sungai BKT, kata dia, disiapkan tempat relokasi di Pasar Klithikan Penggaron yang kini sedang dirampungkan pembangunannya agar bisa segera ditempati para pedagang yang direlokasi. “Problem pasti ada, persoalan pasti ada. Tetapi, yakinlah pemerintah tidak akan menyengsarakan mereka. Kami berharap mereka mau legawa untuk kepentingan yang lebih besar,” katanya.

Apabila di tempat relokasi ternyata masih ada kekurangan, seperti kerusakan infrastruktur, kurang nyaman, dan sebagainya maka Pemerintah Kota Semarang siap memfasilitasi untuk penyempurnaannya. “Ketika sudah pindah ke Pasar Klithikan Penggaron, ada hal tidak sesuai, misalnya kok terlalu panas di situ, kalau hujan trocoh [atap bocor], kami akan perbaiki, akan kami lengkapi bener,” pungkasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Akuntabilitas Dana Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (9/8/2017). Esai ini karya Agus Riewanto, doktor Ilmu Hukum dan dosen di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah agusriewanto@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Dalam beberapa tahun belakangan ini…