Hadis Turmudi (Istimewa) Hadis Turmudi (Istimewa)
Minggu, 13 Agustus 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Potensi Lokal untuk Kemandirian Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (11/8/2017). Esai ini karya Hadis Turmudi, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sedang menulis tesis tentang desa dan otonomi asli. Alamat e-mail penulis adalah adis.mandiri@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO–Desa-desa di Nusantara yang berjumlah kurang lebih 75.000 unit menyimpan banyak potensi lokal yang masih dan sangat memungkinkan digali serta dimaksimalkan dalam pembangunan bangsa ini.

Sumber daya di kawasan perdesaan berupa jumlah penduduk (demografi), kekayaan alam (geografi), maupun budaya lokal (local wisdom). Semua hal itu merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan di kawasan perdesaan.

Jika kita menelusuri jejak pengaturan desa-desa di Indonesia tidak akan terlepas dari sejarah regulasi desa itu sendiri. Desa di Indonesia pada awalnya terbentuk dari masyarakat hukum adat yang ditandai dengan paguyuban (gemeenschappen).

Masyarakat desa tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehidup semati, serta lahir dan besar di perdesaan tersebut. Dalam masyarakat hukum adat perdesaan terdapat kehidupan yang riil dan nyata, apa adanya, serta kehidupan yang organis yang bersifat murni dan kekal.

Setelah masuknya Belanda menjajah Nusantara desa-desa diatur regulasi yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya pengaturan desa berdasar regulasi balatentara Jepang yang menguasai Nusantara.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pengaturan desa oleh UU No. 19/1965 tentang Desa Praja. Regulasi desa masa Orde Lama menjadikan desa-desa sebagai daerah otonom tingkat III di bawah pemerintahan daerah kabupaten.

Pada masa Orde Baru desa mengalami perubahan dengan diktetapkannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan desa. Pada masa Orde Baru terjadi penyeragaman pemerintahan desa. Desa-desa kehilangan kemandirian mengatur dan mengelola rumah tangga desa yang biasanya terpengaruh entitas lokal dan berganti menjadi bercorak nasional.

Setelah reformasi pada 1998 regulasi tentang desa yang bergaya Orde Baru diganti dengan dengan PP No. 76/2001 yang merupakan pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada 2005  pemerintah mengeluarkan PP No. 72/2005 yang merupakan pelaksanaan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya adalah: Mengembalikan jati diri desa…

lowongan pekerjaan
PT SAKA JAYA ENGGAL CIPTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
”Akad” Populer karena Berbeda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (14/10/2017). Esai ini karya Romensy Augustino, mahasiswa Jurusan Etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Solo. Alamat e-mail penulis adalah romensyetno@yahoo.com. Solopos.com, SOLO – -Youtube adalah salah satu media sosial yang menjadi rujukan…