SOLOPOS.COM - Kepala DJP Kanwil Jateng II, Rida Handanu, menjadi pemateri dalam kegiatan Pajak Bertutur yang diadakan di Aula Kanwil Jateng II, Jumat (11/8/2017). (Asiska Riviyastuti/JIBI/Solopos)
Tingkat kepatuhan warga membayar pajak di wilayah Jateng II baru mencapai 60%.
Solopos.com, SOLO — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng II mengadakan kegiatan Pajak Bertutur untuk memberi kesadaran pajak sejak dini.
Hingga saat ini, tingkat kepatuhan pajak di DJP Kanwil Jateng II baru mencapai 60%. Kepala DJP Kanwil Jateng II, Rida Handanu, menyampaikan acara yang diadakan kali pertama itu dilakukan serentak secara nasional.
Di DJP Kanwil Jateng II terdapat sebanyak 5.400 siswa dari SD hingga perguruan tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah tersebut melebihi target yang ditentukan yakni 3.750 pelajar.
Di DJP Kanwil Jateng II terdapat sebanyak 5.400 siswa dari SD hingga perguruan tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah tersebut melebihi target yang ditentukan yakni 3.750 pelajar.
Acara tersebut merupakan kegiatan nasional dengan menyasar 110.000 pelajar di seluruh Indonesia sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri).
Kegiatan ini merupakan implementasi program Inklusi Kesadaran Pajak yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menanamkan kesadaran pajak kepada pelajar maupun pendidik.
Menurut dia, materi pajak sudah masuk kurikulum dan sudah ada buku panduannya. Diharapkan berbagai upaya yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP).
Rida mengatakan saat ini tingkat kepatuhan di Kanwil Jateng II baru 60% dari WP terdaftar. Selain itu, diyakini masih banyak masyarakat yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Oleh karena itu, pelajar diharapkan dapat memberi kesadaran kepada orang tua maupun kerabat untuk sadar membayar pajak. Lebih lanjut, dia mengungkapkan penerimaan pajak hingga Jumat mencapai 44,35% atau sekitar Rp4 triliun dari target Rp11 triliun.
Dia mengakui masih kurang 56% dari target tapi dia optimistis bisa terpenuhi karena lima bulan terakhir biasanya penerimaan pajak tinggi berasal dari penyerapan anggaran pemerintah.
Dia mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran WP, di antaranya dengan geotagging guna mendata tempat potensi ekonomi. Selain itu, pengusaha besar juga diajak membantu menyadarkan buyer atau supplier yang melakukan transaksi besar tapi belum ber-NPWP.
“Gijzeling [penyanderaan] juga jalan dengan menyasar WP yang memiliki tunggakan di atas Rp100 juta dan tidak memiliki keinginan membayar. Kami sudah mengajukan nama ke kantor pusat untuk gijzeling. Total tunggakan pajak di DJP Kanwil Jateng II sebanyak Rp1,077 triliun,” imbuhnya.