SOLOPOS.COM - Penumpukan kendaraan terlihat dari arah Jatingaleh menuju tanjakan Gombel di sekitar proyek pembangunan underpass dan flyover Jatingaleh, Semarang, Jumat (28/7/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Pembangunan Semarang dituding DPRD setempat berlangsung lambat, karena 50% proyek belum berlangsung.
Semarangpos.com, SEMARANG — DPRD Kota Semarang mengungkapkan lambatnya pembangunan di kota ini dalam tahun anggaran ini seiring banyaknya proyek pembangunan yang belum berlangsung. Bahkan dikalkulasi sekitar 50% proyek pembangunan itu molor meski sudah satu semester berjalan.
“Banyak sekali lelang [proyek pembangunan] yang seharusnya dimulai awal 2017, tetapi lelangnya baru terlaksana pertengahan tahun,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Kamis (10/8/2017).
Menurut dia, semestinya program pembangunan yang sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dikerjakan sejak awal tahun, tetapi praktiknya banyak proyek yang molor.
Sejauh ini, kata politikus Partai Gerindra itu, juga belum ada evaluasi satu semester tahun ini, padahal diperlukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD). “Khususnya, OPD yang menangani infrastruktur, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU). Banyak sekali lelang yang seharusnya mulai awal tahun, tetapi baru terlaksana pada pertengahan tahun,” katanya.
Keterlambatan pelaksanaan lelang proyek, lanjut dia, tentunya berimbas terhadap kegiatan pengerjaan infrastruktur yang sudah direncanakan, sebab pelaksanaannya akan dikejar waktu yang sudah mepet. “Ini kan berimbas pada kualitas proyek. Kami khawatir karena waktu pengerjaan yang mepet, dikejar waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan akhirnya membuat kualitas pengerjaan menjadi jelek,” katanya.
Kemudian, kata dia, keterlambatan pengerjaan proyek juga membuat langkah evaluasi tidak bisa dilakukan untuk semester pertama, sebab jika ada kekurangan tidak bisa diperbaiki pada semester kedua. “Jangankan proyek-proyek infrastruktur besar, proyek-proyek kecil saja yang bersifat penunjukan langsung [PL] sampai sekarang banyak belum dikerjakan, misalnya jembatan di perkampungan,” katanya.
Selain itu, Joko mencontohkan pembuatan jalan inspeksi Kali Semarang yang targetnya dirampungkan secara keseluruhan pada 2018, semestinya tahun ini sudah bisa dikerjakan bertahap tetapi juga belum terlaksana. Keterlambatan pengerjaan proyek, kata dia, dikhawatirkan berimbas pula dengan membengkaknya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) tahun ini karena ada kemungkinan proyek yang selesai sesuai target.
“Kenapa lelangnya lama? Seharusnya kan sebelum anggaran digedok sudah ada persiapan dari OPD, misalnya pralelang, administrasi. Begitu anggaran digedok, sudah bisa langsung dimulai lelang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Iswar Aminudin menyebutkan saat ini OPD yang dinakhodainya mengerjakan 87 proyek infrastruktur yang sejauh ini tidak mengalami masalah meski dikerjakan bersamaan. Mengenai kekhawatiran proyek tidak rampung tepat waktu, ia mengatakan tetap mengacu kepada aturan, termasuk sanksi yang diberikan kepada pelaksana proyek jika tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan.
“Namun, saya kira untuk saat ini belum saatnya untuk masalah itu [sanksi] karena masih dalam proses percepatan pengerjaan. Nanti kalau Desember 2017 tidak selesai, baru bicara itu,” pungkasnya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya