Puluhan anggota Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi demo menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di halaman Kantor DPRD Solo, Jumat (11/8/2017) siang. (Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos) Puluhan anggota Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi demo menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di halaman Kantor DPRD Solo, Jumat (11/8/2017) siang. (Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos)
Jumat, 11 Agustus 2017 15:27 WIB Farida Trisnaningtyas/JIBI/Solopos Solo Share :

Demo Tolak Perppu Ormas di Gedung DPRD Solo, Polisi Halau Massa Luar Kota

Polisi terpaksa menghalau keluar massa yang datang dari luar kota dalam demo menolak Perppu Ormas di DPRD Solo.

Solopos.com, SOLO — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Surakarta (APMS) menggelar aksi demo menolak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kantor DPRD Solo, Jumat (11/8/2017).

Mereka menolak dengan tegas aturan ini karena Pemerintah dianggap sewenang-wenang yang membuat kebijakan merugikan rakyat, khususnya umat Islam.

“Kami APMS menolak Perppu no 2 tahun 2017 ini karena tidak ada dasar kuat ihwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan ini adalah keadaan krisis dan gawat. Faktanya, sejak Presiden menandatangani Perppu dan diumumkan, Presiden masih melakukan kunjungan kerja dan aktivitas lain, artinya negara normal saja,” ungkap Koordinator Aksi APMS, Sigit Yudhistira.

Menurutnya, berdasarkan UU No. 17/2013 tentang Ormas, hanya pengadilan yang berhak membubarkan ormas. Namun, pasal 61 ayat 1, pasal 62 ayat 1, 2, 3 serta pasal 80A Perppu Ormas menyebutkan bahwa pemerintah berhak melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau pencabutan badan hukum perkumpulan (BHP).

Dengan alasan itu, dia berpendapat perppu ini menyimpang dari proses dan prosedur hukum pembubaran sebagaimana diatur UU Ormas. Hal ini menunjukkan Pemerintah sedang mengarah ke diktator dan represif.

“Selain itu, adanya pasal-pasal karet seperti pada pasal 59 ayat 3,4 yang menjurus pada tindakan Pemerintah yang diktator dan sewenang-wenang,” imbuhnya.

Sebelum berorasi, Kabag Ops Polres’s Solo, Kompol Arif Joko, sempat mengusir massa yang berasal dari luar Solo. Hal ini lantaran surat izin aksi ini hanya mengatasnamakan APMS yang berasal dari Solo. Di samping itu, pihak kepolisian banyak melihat warga di luar Solo seperti Blora yang terpantau dari kendaraan mereka.

“Kami persilakan bagi warga di luar Solo untuk pulang. Izinnya aksi kepada kami atas nama warga Solo yang tergabung dalam APMS. Kami bukannya melarang, tapi harus sesuai izin,” serunya.

Lowongan Pekerjaan
PT. Sejati Cipta Mebel, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Isu Kemiskinan di Jawa Tengah

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (8/8/2017). Esai ini karya Edy Purwo Saputro, dosen di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah E.Purwo.Saputro@ums.ac.id.  Solopos.com, SOLO–Pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 telah memanas dengan munculnya sejumlah kandidat dari sejumlah…