Demonstran Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) mengusung rangkaian huruf besar untuk menolak Permendikbud No. 23/2017 tentang Hari Sekolah, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (21/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) Demonstran Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) mengusung rangkaian huruf besar untuk menolak Permendikbud No. 23/2017 tentang Hari Sekolah, di Kota Semarang, Jateng, Jumat (21/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Kamis, 10 Agustus 2017 04:50 WIB JIBI/Solopos/Antara Semarang Share :

LIMA HARI SEKOLAH
NU Jateng Surati Gubernur Tolak Penerapan Full Day School

Lima hari sekolah atau full day school ditentang Nahdlatul Ulama (NU) dengan berbagai cara.

Solopos.com, SEMARANG — Nahdlatul Ulama (NU) melakukan berbagai upaya untuk menolak kebijakan pemerintah menerapkan lima hari sekolah yang dikenal pula dengan sebutan full day school.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Tengah Abu Hapsin di Kota Semarang, Selasa (8/8/2017), menagkui telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng. Surat itu berisi penolakan atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan lima hari sekolah atau full day school itu.

Menurut dia dalam surat tersebut ditegaskan tentang penolakan PW NU Jateng atas kebijakan dan pemaksaan lima hari sekolah tersebut. “Kami menolak, supaya gubernur tidak melaksanakan,” katanya.

Ia menuturkan dalam kebijakan tersebut para siswa harus menjalani sekolah sejak pagi hingga sore hari. Permasalahan yang dihadapi, lanjut dia, bukan pada jumlah hari, namun lebih pada jumlah jam sekolah.

Ia mencontohkan siswa di madrasah diniyah akan terganggu kegiatan mengaji mereka jika jam sekolah berlangsung hingga sore. “Padahal kegiatan sore itu lebih berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Jateng bersama para bupati dan wali kota di Jateng tidak memaksakan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat pimpinan Presiden Joko Widodo itu.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan kebijakan full day school merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hingga saat ini, kata dia sudah ada sekolah yang telah melakukan uji coba.

“Beberapa sekolah sudah diuji coba, hasilnya akan dievaluasi,” kata Sri Puryono menegaskan sikap mengabaikan aspirasi kaum nahdliyin atas kebijakan lima hari sekolah atau full day school itu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

lowongan pekerjaan
DAQU TRAVEL HAJI & UMROH SURAKARTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Musik Pop dan Nikah Muda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (21/10/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pengelola Buletin Bukulah! Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Saat isu komunisme (lagi-lagi) diangkat ke publik sekian waktu lalu,…