SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Wapres JK menyinggung bocornya dana desa dalam kasus yang diungkap KPK belum lama ini.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan implementasi dana desa untuk diperbaiki guna tepat sasaran dalam upaya mempersempit kesenjangan. Dia menyinggung kasus bocornya penggunaan dana desa yang semestinya dipakai untuk mengurangi kesenjangan.
Dia mengatakan esensi program dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan salah satunya dengan pembangunan infrastruktur
“Program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun hari terakhir banyak kritikan. Bagaimana kita memberi dana besar ke desa tapi bocor di kalangan menengahnya,” katanya, saat membuka Indonesia Development Forum (IDF), Rabu (9/8/2017).
Wapres menyatakan hal dasar untuk mengurangi kesenjangan adalah dengan meningkatkan kemungkinan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengeluarannya. Baca juga: Proyek Cuma Rp100 Juta, Kajari Palak Rp250 Juta.
Selain program dana desa, pemerintah juga telah memberikan bantuan subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk, Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi lainnya. “Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wapres juga mengusulkan agar penggunaan dana desa dapat diumumkan secara berkala di rumah-rumah ibadah kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengawasi penggunaan dana desa secara bersama-sama.
Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam operasi tangkap tangan yang disinyalir merugikan uang negara sebesar Rp250 juta dalam program dana desa.