Puluhan penyandang disabilitas hearing dengan Pimpinan DPRD dan Pansus Raperda, Selasa (15/11/2016). (Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja) Puluhan penyandang disabilitas hearing dengan Pimpinan DPRD dan Pansus Raperda, Selasa (15/11/2016). (Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja)
Rabu, 9 Agustus 2017 12:55 WIB Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

RAPERDA DISABILITAS
Dinilai Copy Paste UU Disabilitas, Ini Penjelasan Pansus

Raperda Disabilitas diharapkan melindungi kepentingan warga berkebutuhan khusus

Solopos.com, JOGJA — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja dinilai hanya mengulang yang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baca Juga : Draf Raperda Disabilitas Dinilai Copy Paste UU Disabilitas

Ketua Pansus Raperda Disabilitas, Muhammad Fauzan mengatakan Raperda Disabilitas yang dibahas bukan merupakan delegasi dari UU Penyandang Disabilitas tetapi ditujukan untuk mengakomodasi berbagai muatan lokal terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya layanan home care.

Menurut dia, jika mengacu pada rekomendasi Biro Hukum Pemda DIY untuk menghapus banyak pasal, maka sama saja membahas ulang semua isi draf raperda. Karena itu pihaknya perlu menemui Biro Hukum Pemda DIY.

Diketahui Raperda Disabilitas merupakan raperda inisiatif dewan. Raperda itu mulai dibahas sejak 2014 lalu. Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas sempat memberikan masukan ke dewan pada 2015 lalu. Namun pada 2016 raperda itu sempat mandek karena ad undang-undang baru soal disabilitas. Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, Arni Surwanti belum belum mengetahui perkembangan pembahasan raperda tersebut.

Ia mengaku bulan lalu sempat mempertanyakan kelanjutan raperda itu, “Bulan lalu kami mendapat jawaban raperda sudah sampai tahap fasilitasi ke provinsi,” kata Arni, Selasa (8/8/2017).

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…