SOLOPOS.COM - Stasiun Palbapang yang kini difungsikan sebagai Terminal Palbapang menjadi salah satu titik cagar budaya yang diusulkan oleh Disbud Bantul sebagai cagar budaya. Foto diambil, Selasa (17/1/2017) sore. (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Penataan kios yang semrawut dan terkesan kumuh membuat Terminal Palbapang mendapat nilai terburuk dalam hasil evaluasi Penghargaan Adipura 2017
Harianjogja.com, BANTUL–Penataan kios yang semrawut dan terkesan kumuh membuat Terminal Palbapang mendapat nilai terburuk dalam hasil evaluasi Penghargaan Adipura 2017 Kabupaten Bantul. Dari 14 titik pantau evaluasi, nilai yang diraih Terminal Palbapang hanya 63,75 jauh di bawah standar penilaian yakni 75,00.
Kepala Dinas Perhubungan, Aris Suharyanto mengatakan kewenangannya hanya sebatas bangunan terminal saja sedangkan pengelolaan kios-kios yang ada merupakan kewenangan Dinas Perdagangan. Aris menyebut tidak teraturnya kios-kios yang ada di Terminal Palbapang menjadi catatan buruk tim penilai Adipura 2017.
Apalagi menurutnya banyak barang ataupun jasa yang ditawarkan pemilik kios yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna terminal. “Masa ada kios laundry, plat nomor di terminal. Kan tidak sesuai,” katanya pada Senin (7/8/2017).
Meskipun pihaknya mengakui telah membenahi Terminal Palbapang untuk mempersiapkan penilaian Adipura 2017, namun Dishub tak kuasa menata kios yang ada karena bukan ranah kewenangannya. Sehingga nilai buruk tetap disematkan pada Terminal Palbapang.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Masharun Ghazali mengatakan ada sembilan titik yang mendapat nilai di bawah standar yaitu perumahan, pasar, pertokoan, terminal, RSU/Puskesmas, TPA Piyungan, bank sampah induk, hutan kota dan taman kota.
Hal tersebut ditengarai menjadikan Bantul tak dapat meraih piala Adipura pada tahun ini karena hanya mendapat rerata nilai 72,73 saja. “Kita mendapatkan sertifikat karena nilai masih di bawah standar,” ujarnya saat evaluasi Adipura di Gedung Induk Pemkab Bantul.
Menurut Masharun hal lain yang masih menjadi kendala yaitu pengelolaan sampah yang belum optimal. Dari 200 ton sampah harian, Bantul baru dapat mengelola tak lebih dari 20% saja. Sisanya terbengkalai, sehingga sering ditemui gundukan sampah yang baru mampu ditangani lima hingga satu minggu setelah dibuang.
“Dari segi sarana, prasarana dan personalia kita masih jauh dari sempurnya,” tuturnya. Padahal selain mengganggu pemandangan, gundukan sampah tersebut juga dapat menimbulkan penyakit.
Walaupun setiap tahunnya penilaian Adipura Kabupaten Bantul meningkat, Masharun menyebut peningkatan tersebut belum signifikan. Sehingga pihaknya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bersiap untuk penilaian Adipura 2018. “September akan ada evaluasi dari BLH DIY, Oktober kita undang rakor perwakilan pusat di region DIY,” tuturnya.