Selasa, 8 Agustus 2017 23:22 WIB Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

DPRD DIY
Kenaikan Gaji Dewan Kian Bebani Anggaran

DPRD DIY bakal menerima peningkatan gaji

Solopos.com, JOGJA — Kenaikan gaji anggota DPRD DIY dipastikan akan berdampak pada penganggaran belanja daerah. Terlebih, hingga kini pemerintah DIY belum bisa memastikan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang akan dikucurkan untuk pemerintah provinsi.

Baca Juga : Bulan Depan, Gaji Anggota DPRD DIY Rp25 Juta
Seperti diberitakan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017, kenaikan gaji anggota dewan itu mencapai Rp25,3 juta per bulan. Kenaikan cukup signifikan, salah satunya ada pada komponen Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dari yang semula hanya tiga kali gaji Kepala Daerah, kini menjadi lima kali gaji Kepala Daerah.

Disampaikan Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Aris Eko membenarkan adanya pengaruh tersebut. Ia khawatir, jika penurunan DAU untuk pemerintah kabupaten (pemkab) juga dialami provinsi.

Seperti diketahui, suplai DAU dari pemerintah pusat kepada pemkab memang mengalami penurunan hingga 3-4%. Jika itu terjadi pada provinsi, bukan tidak mungkin pemangkasan anggaran untuk sejumlah kegiatan pun terpaksa dilakukannya.

“Terutama untuk kegiatan-kegiatan bernilai kecil yang dinilai tak berjalan efektif. Karena bagaimanapun, kenaikan gaji itu amanat negara yang wajib kami alokasikan,” aku Aris saat ditemui di ruangannya, Selasa (8/8/2017).

Beruntung, ia menambahkan, selama ini penggunaan anggaran pemerintah DIY terbilang cukup efisien. Hal itu terbukti dengan masih adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Tahun 2016 sendiri, SILPA DIY diakuinya mencapai Rp191 miliar.

“Itu artinya, sebenarnya penggunaan anggaran pemerintah DIY itu kan cukup efisien. Semoga dengan adanya tambahan beban kenaikan gaji ini tidak begitu berdampak signifikan pada anggaran,” tuturnya.

lowongan pekerjaan
PT. Astra International Tbk-isuzu, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…