Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)
Senin, 7 Agustus 2017 16:30 WIB John Oktaveri/JIBI/Bisnis Politik Share :

Jadi Tersangka, Setya Novanto Tetap Bacakan Teks Proklamasi?

Pimpinan DPR masih belum memutuskan siapa yang akan membacakan teks proklamasi pada HUT RI di Istana.

JAKARTA — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa pimpinan Dewan belum memutuskan siapa yang akan membacakan teks proklamasi pada HUT RI ke-72 di Istana. Sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto disebut-sebut akan membacakan teks tersebut.

Menurutnya, keputusan tersebut akan diambil setelah dilakukan rapat pimpinan (Rapim) DPR. Pasalnya, keputusan di tingkat pimpinan harus diambil secara kolektif kolegial.

“Kalau dalam konsep pemimpinan di DPR kan kolektif kolegial. Kami belum ada Rapim soal itu. Siapapun yang memimpin itu keputusan yang kita tetapkan di dalam Rapim nanti,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (7/8/2017).

Fahri menuturkan besar kemungkinan Novanto tidak akan memimpin pembacaan teks proklamasi di Istana pada 17 Agustus mendatang. Akan tetapi, Fahri tidak mau memerinci keterangannya apakah pernyataannya tersebut terkait status Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

“Itu nanti aja Rapim. Tapi begini pertama-tama, saya terus terang pasti percaya bahwa Pak Novanto mengerti soal ini. Dan kesulitan kita semua untuk secara simbolik menalar proses suatu persidangan kenegaraan bahkan juga pidato pembacaan teks proklamasi,” ujarnya.

Fahri meyakini Novanto juga mengerti karena dia bukan orang yang suka ngotot. Hingga saat ini, pihak Istana memang belum menentukan siapa yang didapuk membaca teks proklamasi.

Namun, pada 2015 Setya Novanto pernah membacakan teks proklamasi. Sedangkan pada 2016 Ade Komarudin yang pernah menjabat Ketua DPR juga melakukan hal yang sama.

lowongan pekerjaan
PT. BUMI AKSARA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….