Mendagri Tjahjo Kumolo (www.kemendagri.go.id) Mendagri Tjahjo Kumolo (www.kemendagri.go.id)
Minggu, 6 Agustus 2017 16:02 WIB Rio Sandy/JIBI/Bisnis Politik Share :

PILPRES 2019
Mendagri: Politikus Jangan Tebar Fitnah Lalu Mudah Minta Maaf!

Menjelang pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Mendagri meminta politikus tidak menebar fitnah dan kemudian dengan mudahnya meminta maaf.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau parpol peserta pemilu menghindari kampanye yang bersifat fitnah dan ujaran kebencian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kampanye yang perlu diwaspadai yakni saat Pilkada 2018, Pemilu Legislatif 2019, dan Pilpres 2019. Menurutnya, parpol seharusnya saling adu konsep program. “Jangan tebar kebencian dan fitnah,” kata Tjahjo dalam siaran pers, Minggu (6/8/2017).

Dia juga menyinggung sekelompok orang yang membandingkan sebuah parpol dengan partai terlarang di Indonesia. Tuduhan tersebut jelas mengada-ada dan pernyataan seperti ini harus segera disikapi.

“Kemudian dengan mudahnya hanya meminta maaf, padahal opini sudah bergulir. Pernyataan semacam itu harus disikapi, karena sudah ada undang-undang terkait penyebaran fitnah dan kebencian,” tegasnya. Baca juga: Arief Poyuono Samakan PDIP dan PKI, Gerindra Enggan Tanggung Jawab.

Menghadapi Pemilu 2019 ini beberapa partai politik mulai melakukan berbagai kampanye yang dinilai tidak elok dan menjurus ke fitnah. Hal ini yang sebaiknya dihindari.

Sebelumnya, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Sayap PDIP melaporkan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono ke Polda Metro Jaya, Rabu (2/8/2017). Arief dilaporkan lantaran dianggap telah menyatakan permusuhan, penghinaan, kebencian suatu golongan, dan pencemaran nama baik, terkait pernyataanya yang menyebut PDIP seperti PKI.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tim hukum partainya akan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan dalam salah satu pernyataannya bahwa PDIP menipu rakyat. Apalagi, ujar Hasto, pernyataan Arief telah menyangkut nama Presiden Jokowi. Dia menyebut sikap Arief tidak berhati-hati dan menjaga kata-kata dengan baik.

“Dia [Arief] seharusnya bisa disiplin dalam bertindak dan juga berbicara. Janganlah menyampaikan pernyataan tanpa didasari bukti yang akurat, apalagi hanya karena kompetisi. Sebagai pelajaran kami sedang mengkaji dan menyiapkan gugatan,” jelas Hasto. Hasto memastikan, selama ini PDIP dalam melakukan kegiatan politik selalu berlandaskan Pancasila.

CV. HARAPAN MULIA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Penurunan PTKP

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (4/8/2017). Esai ini karya Muhammad Aslam, seorang praktisi perpajakan yang tinggal di Solo. Alamat e-mail penulis adalah aslam_boy@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Target penerimaan pajak yang sering tidak tercapai selalu menjadi perhatian khusus pemerintah dari tahun…