Muhammad Aslam Muhammad Aslam (Istimewa)
Minggu, 6 Agustus 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Penurunan PTKP

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (4/8/2017). Esai ini karya Muhammad Aslam, seorang praktisi perpajakan yang tinggal di Solo. Alamat e-mail penulis adalah aslam_boy@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO–Target penerimaan pajak yang sering tidak tercapai selalu menjadi perhatian khusus pemerintah dari tahun ke tahun. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam menopang perekonomian Indonesia untuk mencapai pemerataan dan keadilan sosial.

Semakin besar penerimaan pajak semakin besar pula kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk percepatan pembangunan, menyokong pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan masyarakat.

Ironisnya terdapat 12 juta badan (perusahaan/yayasan) yang terdaftar tetapi yang memiliki nomor pokok wajib pajak hanya lima juta badan. Dari jumlah itu yang melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan hanya 540.000 badan.

Sedangkan untuk individu, ada 67 juta orang potensial wajib pajak orang pribadi tetapi yang terdaftar baru 20 juta orang. Dari jumlah itu, hanya 8,8 juta orang yang melaporkan SPT PPh tahunan.

Target penerimaan pajak (nonbea cukai) pada APBN Perubahan 2017 senilai Rp1.283,6 triliun atau 75% dari total penerimaan negara senilai Rp1.714,01 triliun dan hingga semester I 2017 baru terkumpul Rp571,9 triliun atau 33%.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengklaim penurunan ini terjadi karena kenaikan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 senilai Rp54 juta/tahun atau Rp4,5 juta/bulan dari sebelumnya Rp36 juta/tahun atau Rp3 juta/bulan.

Penurunan yang signifikan terjadi pada penerimaan PPh Pasal 21 yang ditarget Rp129,3 triliun pada APBN Perubahan 2016 tetapi hanya terealisasi Rp109,2 triliun. Rendahnya penerimaan pajak ini membuat Direktorat Jenderal Pajak berencana mengkaji sistem penerapan PTKP yang saat ini secara tunggal/nasional menjadi berbasis wilayah/zona sesuai upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota UMK.

Selain itu, data Badan Pusat Statistik 2016 menjelaskan tingkat UMP di Indonesia rata-rata Rp1.997.819/bulan atau Rp23.973.828/tahun untuk setiap individu/lajang. Ini masih jauh di bawah PTKP 2016 senilai Rp54 juta/tahun atau Rp4,5 juta/bulan.

Kenaikan PTKP ini tujuan utamanya untuk meningkatkan stimulus perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli rumah tangga dan investasi sehingga meningkatkan konsumsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat itu. Peningkatan batas PTKP tahun 2016 sudah tepat diterapkan di provinsi yang memiliki UMP/UMK tinggi seperti DKI Jakarta yang mencapai Rp3.100.000/bulan.

Selanjutnya adalah: Konsumsi pokok minimum…

lowongan pekerjaan
CV.ASR MEDIKA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Musik Pop dan Nikah Muda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (21/10/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pengelola Buletin Bukulah! Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO¬†— Saat isu komunisme (lagi-lagi) diangkat ke publik sekian waktu lalu,…