Video Victor Laiskodat saat berpidato di Kupang, NTT. (Twitter)
Sabtu, 5 Agustus 2017 21:36 WIB JIBI/Solopos/Antara Politik Share :

Nasdem Sebut Pidato Victor Laiskodat Tentang Parpol Pro Khilafah Tak Melanggar

Partai Nasdem menyebut pidato Victor Laiskodat–tentang parpol yang disebut pro khilafah–tidak melanggar apapun.

Solopos.com, JAKARTA — Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rekannya, Victor B Laiskodat, tidak bisa dikenakan sanksi karena atas pidatonya yang menyebut PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN, pro khilafah.

Alasannya, saat menyampaikan pidato di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus 2017, Ketua Fraksi Partai NasDem tersebut sedang menjalankan kewajiban reses.

“Berdasarkan Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 Juncto Pasal 224 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [MD3], bahwa apa yang disampaikan Victor Laiskodat tidak dapat dikenakan sanksi apapun,” kata Sahroni, di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).

Hal itu, lanjut anggota Fraksi Partai NasDem ini, anggota DPR memiliki hak imunitas yang bersifat absolut, kecuali jika melanggar Pasal 290 (4) UU MD3. “Misalnya, membocorkan rahasia negara,” ujarnya.

Menurut Sahroni, tak ada pula kewajiban bagi Partai NasDem untuk memberikan sanksi. “Justru [NasDem] akan memberikan perlindungan konstitusional karena Viktor melaksanakan reses dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan UU MD3,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra), Nusron Wahid, menilai pidato Viktor B Laiskodat yang menyebutkan tentang partai politik yang pro khilafah dan intoleran, tidak perlu dibesar-besarkan.

“Tidak perlu dibesar-besarkan. Anggap saja itu sebagai pidato internal NasDem yang memang ditujukan untuk konstituennya. Kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara konkret di lapangan, jangan hanya jargon,” kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, sikap pemerintah untuk membubarkan HTI dengan Perppu No 2/2017 tentang ormas sudah tepat. HTI dinilai tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara.

“Terus atas dasar apa kita membela HTI, wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi, dan UU yang ada,” ujarnya.

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…