SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Hotel di Jogja mungkin merasakan dampak dari kebijakan penghematan pemerintah
Harianjogja.com, JOGJA — Penghematan belanja barang sebesar Rp16 triliun membuat kalangan perhotelan di DIY ikut was-was. Meski belum jelas instrumen apa yang akan dipangkas tetapi mereka meyakini bisnis hotel akan terkena dampaknya. Pengurangan karyawan pun siap dilakukan.
Penghematan belanja barang diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Kalangan perhotelan menilai, kondisi tersebut nantinya akan sama dengan dampak kebijakan Pemerintah pada 2014/2015 lalu yang melarang kegiatan rapat ataupun meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) diselenggarakan di hotel. Saat itu, pendapatan hotel drop.
“Kami [hotel di DIY] kehilangan Rp60 miliar selama Oktober, November, Januari, Februari 2014/2015 lalu,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD DIY Istidjab Danunegoro pada Harianjogja.com, Kamis (3/8/2017).
Dengan penghematan APBN-P tahun ini, perhotelan sepertinya juga akan merasakan dampaknya lagi. Pihaknya mengakui, penghematan biaya akan menurunkan pendapatan hotel. Ia memprediksi, penghematan belanja bisa menurunkan pendapatan hotel sampai 20%.
Menurutnya, sektor MICE menyokong 40% terhadap pendapatan hotel. Saat kegiatan MICE meningkat, tidak hanya hotel yang diuntungkan, tetapi karyawan harian yang direkrut untuk membantu operasional hotel. Namun jika Pemerintah menghemat biaya, termasuk kegiatan pemerintahan di hotel, para buruh harian ini tidak akan direkrut lagi. “Kita tidak merekrut yang harian, yang kontrak juga enggak diperpanjang. Kita masih [mempekerjakan] dengan yang [karyawan] tetap saja,” tuturnya.
Bisnis hotel di DIY juga kembang kempis. Selain banyaknya hotel-hotel baru yang bermunculan, beberapa kebijakan Pemerintah juga merugikan pihak hotel. General Manager GQ Hotel Deppy Meylani mengatakan, ia menerima informasi bahwa Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas pegawai menggunakan pesawat. Pegawai diminta menempuh perjalanan darat sehingga kebijakan ini membuat kegiatan pertemuan akan diselenggakan di daerah yang tidak jauh dari Ibukota. “Larinya pada ke Bogor, Jakarta, Bandung,” tuturnya. Sementara di Jogja sudah tidak dilirik lagi karena membutuhkan waktu lama jika ditempuh menggunakan transportasi darat.
Belum Ada Pembatalan
Sampai saat ini, belum ada kegiatan MICE yang dibatalkan sebagai dampak dari pemangkasan APBN-P tersebut. Public Relations Royal Ambarrukmo Khairul Anwar menyampaikan, beberapa bookingan meeting pemerintahan tahun ini dan tahun depan masih pada status sama. “Belum ada pembatalan untuk yang definitif [pasti] dan belum ada penarikan yang tentatif [belum pasti bookingannya],” kata Anwar.
Meski RAY dikenal sebagai salah satu hotel yang aktif menyelenggarakan MICE, tetapi share kegiatan MICE pemerintahan hanya 33% dari total keseluruhan MICE. Meeting dari pemerintahan pun, kata Anwar, hanya tingkat eselon dan tidak sesering pegawai tingkat biasa. “Risiko pembatalannya jadi lebih minim biasanya,” ujar Anwar.
Kendati demikian, pihaknya menyadari akan ada efek domino seperti 2014/2015 lalu yang akan diterima kalangan perhotelan. Salah satu cara untuk mengembangkan hotel di tengah persaingan bisnis perhotelan yang ketat serta kebijakan Pemerintah yang dirasa tidak berpihak pada bisnis hotel, Royal Ambarrukmo menguatkan segmen nonpemerintah. Menurutnya, kemudahan booking hotel via online travel agent bisa menjadi segmentasi baru yang dapat mengisi berkurangnya porsi pemerintahan.