SOLOPOS.COM - Ilustrasi keramaian pengunjung di objek wisata Kaliadem.
Wisata Sleman untuk Kaliadem menunggu arahan Bupati
Harianjogja.com, SLEMAN — Jasa pemandu wisata di Kaliadem, Cangkringan untuk sementara dihentikan menunggu arahan bupati soal polemik yang terjadi. Untuk jasa ojek sendiri tetap berjalan dengan harga yang disepakati pihak terkait.
Baca Juga : KECELAKAAN WISATA : Jeep Lava Tour Merapi Masuk Jurang saat Mengangkut Wisatawan
Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Sudarningsih menjelaskan kebijakan ini dipilih setelah dilakukan pengecekan di lapangan.
“Kita sudah laporkan ke bupati tunggu arahan kebijakannya seperti apa,” ujarnya, Kamis(3/8/2017). Harga ojek tak lagi ditetapkan Rp30.000 namun sesuai kesepakatan tawar menawar antara wisatawan dengan pengojek.
Namun, untuk kendaraan pribadi wisatawan saat ini dilarang naik langsung ke Kaliadem. Pertimbangannya ialah aspek keselamatan menghindari kecelakaan yang mungkin menimpa wisatawan. Ning mengatakan kontur jalan menuju objek wisata bungker Merapi dan petilasan Mbah Marijan itu cukup curam dan berpasir.
Pemkab akan melakukan pembinaan agar pelaku wisata di Cangkringan itu bisa menerapkan pemanduan wisata yang sesuai ketentuan agar tidak menyalahi. Adapun, desa sendiri berwenang melakukan pengelolaan objek wisata sesuai dengan aturan yang sesuai. Saat ini sedang dilakukan pendekatan dengan pihak desa untuk merencanakan detail SOP.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY juga menelusuri polemik yang mencuat pasca keluhan di sosial media ini. Penelusuran dilakukan dengan konfirmasi Dinas Pariwisata, perangkat desa, maupun kecamatan. ORI DIY juga melakukan pengecekan lapangan di langsung soal jasa ojek dan pemandu wisata. Muhammad Rifky, asisten ORI DIY sejumlah aspek yang perlu ditinjau langsung salah satunya mengenai pembatasan wisatawan untuk naik sendiri ke areal Kaliadem termasuk petilasan Mbah Marijan.
“Kendaraan[wisatawan] dilarang siapa, apakah di sana ada rambu atau hanya warga dengan motif supaya ojeknya laku, itu yang menjadi akar masalah,”terangnya.
Ketentuan akan larangan tersebut juga harus jelas dan alternatif apa saja yang dimiliki oleh wisatawan.
Rifki mengatakan nominal yang diberlakukan juga tidak semata-mata bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar namun juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Kekhawatirannya, tarif yang tak terkontrol kemudian malah akan mematikan wisata ini dalam jangka panjang.