Rembesan air dari kios pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro masih tampak di beberapa tempat, Selasa (27/12/2016). Beberapa berasal dari air bekas cucian piring. (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja) Rembesan air dari kios pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro masih tampak di beberapa tempat, Selasa (27/12/2016). Beberapa berasal dari air bekas cucian piring. (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja)
Jumat, 4 Agustus 2017 05:22 WIB I Ketut Sawitra Mustika/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

PENATAAN JOGJA
Penertiban PKL di Trotoar Utamakan Pendekatan Dialog

Penataan Jogja dimulai dengan menertibkan PKL

Solopos.com, JOGJA — Pemerintah Daerah DIY prihatin dengan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang masih banyak berjualan di trotoar jalan, padahal hal tersebut telah mengurangi hak para pejalan kaki. Dalam menertibkan PKL, pendekatan secara dialogis perlu dilakukan supaya semua pihak tidak dirugikan.

Wakil Gubernur DIY KGPPA Paku Alam X mengatakan banyaknya PKL yang berjualan di trotoar telah mengganggu kepentingan para pejalan kaki. Meski mengaku prihatin, tetapi ia menyebut PKL tidak bisa serta merta ditertibkan begitu saja karena bagaimana pun  mereka adalah para pelaku ekonomi yang notabene telah ikut adil menggerakkan perekonomian.

“Saya lebih suka dengan pendekatan yang mengedepankan dialog. PKL  diberikan pengertian bahwa mereka sebenarnya mengganggu pejalan kaki. Tapi mereka tetap perlu dipikirkan karena sebagai pelaku ekonomi,” jelasnya saat menghadiri  Puncak Acara Peringatan Hari Anak Nasional tingkat  DIY tahun 2017 di Plaza Monumen Serangan Umum 1 Maret, Kamis (3/8).

Namun demikian, ia menyebut pejalan kaki juga punya hak sebagai warga negara dan pembayar pajak, karena itulah KGPAA Paku Alam X mengatakan perlunya solusi bersama dimana kepentingan semua pihak bisa terakomodir. Dimana PKL tetap bisa berjualan dan pejalan kaki bisa mendapatkan haknya. Menurutnya ini penting karena salah satu ciri kota yang baik adalah terpenuhinya hak para pejalan kaki. “Ini harus ada titik temunya.”

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta Budi Santosa mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan penertiban PKL yang berjualan di daerah terlarang. Ia menyebut salah satu contohnya adalah penertiban PKL dadakan yang menjual Bendera Republik Indonesia.

“Kami selalu melakukan penertiban terhadap pedagang bendera ini karena mereka itu datang dari luar dan apabila dibiarkan trotoar yang menjadi hak para pejalan kaki bisa beralih fungsi. Karena mereka berjualan disembarang tempat, kemudian gelar gelar bendera dan umbul-umbul,” tutupnya.

Hotel Dinasty, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Perlindungan Kearifan Lokal

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (2/8/2017). Esai ini karya Tundjung W. Sutirto, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret dan peminat tema-tema kebudayaan. Alamat e-mail penulis adalah tundjungsutirto@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan…