SOLOPOS.COM - Spanduk yang bertuliskan 'Gg [Gang] Sadewo Bukan Jalan Umum' yang dipasang di jalan kampung/lingkungan RW 3/RT 13, Terban, Gondokusuman, Jogja. (JIBI/Harian Jogja/Uli Febriarni)
Lalu lintas Jogja yang ditata diharapkan tetap memperdulikan aspek lingkungan
Harianjogja.com, JOGJA — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja sangat menyayangkan jika seandainya manajemen lalu lintas di Jalan Terban sampai mengorbankan keberadaan pohon perindang yang ada ditengah-tengah jalan.
Baca Juga : LALU LINTAS JOGJA : Tahun Ini Penataan Jalan Terban Bakal Terealisasi
“Kalau misalnya pohon sampai ditebang untuk pelebaran jalan sangat disayangkan karena RTH [Ruang Terbuka Hijau] di Kota jogja masih sangat kurang. Jika pohon-pohon itu ditebang otomatis RTH yang sedikit itu akan berkurang, “ kata Direktur Eksekutif Walhi Jogja Halik Sandera saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (3/8/2017).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Jogja kemungkinan besar akan menerapkan manajemen lalu lintas di Jalan Terban berupa penambahan lajur kendaraan ke arah barat menjadi tiga dan sekaligus mengurangi lajur ke arah sebaliknya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Jogja kemungkinan besar akan menerapkan manajemen lalu lintas di Jalan Terban berupa penambahan lajur kendaraan ke arah barat menjadi tiga dan sekaligus mengurangi lajur ke arah sebaliknya.
Rencana tersebut memiliki konsekuensi berupa hilangnya pohon perindang yang ada di tengah jalan. Namun hingga saat ini kajian masih terus dilakukan untuk mencari tahu perlu tidaknya pohon dipindahkan atau ditebang.
Halik menyampaikan jika pohon perindang jadi ditebang maka polusi dan suhu di daerah tersebut akan meningkat. Pasalnya pohon punya fungsi untuk menyerap polusi dan tetap menjaga suhu agar tetap normal.
“Misalnya pohon butuh waktu 10 tahun untuk jadi besar, apa kita harus nunggu smpai 10 tahun sedangkan jumlah kendaraan terus berkembang pesat?”
Menurutnya jika rekayasa lalu lintas jadi diterapkan, maka pohon sudah pasti ditebang karena pemindahan pohon butuh proses yang rumit seperti harus menggali lubang sekian meter di sekitar area pohon.
Sementara itu, Ketua Dewan Daerah Walhi Jogja Suparlan mengaku tidak ada masalah jika pohon memang harus ditebang. Namun dengan catatan semua dilakukan atas nama kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok dan pribadi.
Meski setuju, tapi ia menyebut Pemerintah Kota Jogja harus menyiapkan skema alternatif untuk mengganti keberadaan pohon. Skema pergantian itu tidak berarti hanya dilakukan dengan mengganti pohon yang ditebang dengan menanam pohon yang baru. “Tidak bisa seperti itu karena akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menebang pohon seenaknya dan kemudian berpikir untuk menggantinya. Itu akan jadi budaya,” jelasnya.
Suparlan menyampaikan skema pergantian harus menghitung jasa lingkungan dari pohon tersebut seperti berapa banyak karbon yang diserap selama ini. Skema pengganti, imbuhnya, haruslah punya kontribusi yang sama dalam menyerap karbon. Jika ternyata penggantinya tidak lebih baik maka sebaiknya niat tersebut sebaiknya diurungkan saja.
“Kalau komitmennya untuk mengganti tinggi, harus sampai kesana. Berani enggak di penambahan lajur itu dijadikan jalur hijau. Kanan kiri ditata sedemikian rupa, ada trotoar, penghijauan dan sebagainya,” tutupnya.