SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan perumahan (JIBI/Dok)
Hunian Solo, realisasi kredit perumahan rakyat masih minim karena perizinannya sulit.
Solopos.com, SOLO — Realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) di Soloraya semester I 2017 masih rendah karena terkendala perizinan. Banyak kredit yang belum bisa disalurkan meski sudah disetujui perbankan.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Soloraya, Anthony Abadi Hendro Prasetyo, menyampaikan pada semester I realisasi penjualan rumah baru sekitar 700 unit dari target 4.500 unit di tahun ini. Kendala utama minimnya penjualan rumah adalah perizinan.
Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (pemda).
Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (pemda).
“Kalau dulu [realisasi rumah subsidi] terkendala lahan, sekarang terkendala perizinan. Lahan kami siap, total lahan yang dimiliki anggota REI [Soloraya] bisa digunakan untuk membangun 7.000 unit. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan sangat sulit karena izin yang tak kunjung turun,” ungkap laki-laki yang akrab disapa Tony ini kepada wartawan saat pembukaan pameran rumah di Solo Paragon Lifestyle Mall, Jumat (4/8/2017).
Menurut dia, daerah perizinannya cukup sulit adalah Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten. Khusus Klaten, sulit izin keluar karena hingga saat ini belum ada bupati definitif.
Apabila rumah tak kunjung dibangun tahun ini, tahun depan harga akan naik. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun makin sulit memiliki rumah mengingat kenaikan harga rumah tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
Proses perizinan pembangunan 540 unit rumah di Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar, yang dilakukan sejak akhir tahun lalu, berkas baru masuk ke Bupati Karanganyar, Juliatmono, pada Jumat pagi. Dia menilai selama ini, pemda kurang terbuka terkait kekurangan berkas perizinan maupun zonasi wilayah yang menyulitkan pengambang.
Oleh karena itu, Tony berharap pemerintah pusat membentuk tim untuk mengawal pelaksanaan aturan tersebut hingga ke daerah supaya program satu juta rumah bisa tercapai.
Tony menilai apabila pembangunan rumah bersubsidi bisa dilakukan secara masif, sektor riil akan bergerak dan ekonomi masyarakat meningkat mengingat bisnis properti melibatkan 140 subsektor usaha. Selain itu, akan tumbuh kawasan ekonomi baru karena biasanya perumahan akan menghidupkan daerah sekitarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan dari 700-an unit rumah yang terjual selama semester I tersebut, 20% di antaranya merupakan rumah komersial. Namun dia mengakui penjualan rumah komersial saat ini pun cukup sulit karena perekonomian stagnan sehingga tidak banyak masyarakat yang mampu membeli rumah di atas Rp300 juta.
Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Solo, Dwihatmo Arisumasto, menyampaikan dari target penyaluran KPR Rp84 miliar, baru terealisasi Rp30-an miliar untuk 250-an rumah atau sekitar 35% pada semester I.
Padahal sudah ada pembiayaan rumah sekitar Rp20-an miliar atau sekitar 180 unit yang telah disetujui tapi belum bisa direalisasikan karena rumah yang ingin dibeli belum selesai mengingat akad kredit baru bisa dilakukan setelah unit selesai.
Selain izin yang sulit, realisasi KPR juga terkendala bangunan yang belum jadi karena beberapa pengembang tidak memanfaatkan kredit konstruksi tapi menggunakan self financing menunggu pengajuan KPR disetujui baru dibangun.
“Peminat KPR subsidi sangat banyak. Kami ada delapan outlet layanan pengajuan KPR, termasuk kantor cabang. Di kantor cabang setiap hari minimal ada 10 pengajuan KPR rumah subsidi,” kata dia.
Tak hanya rumah bersubsidi, rumah komersial pun cukup diminati meski pergerakannya tidak terlalu cepat. Rumah komersial yang banyak dicari kebanyakan seharga Rp200 juta-Rp300 juta. Lebih dari itu penjualan cukup sulit.
Dia menjelaskan pemerintah telah memberi banyak kemudahan kepada masyarakat yang ingin membeli rumah, di antaranya uang muka 1%, suku bunga fix 5%, bantuan uang muka Rp4 juta. Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bisa mengajukan pembiayaan rumah dengan suku bunga fix 7,75% untuk rumah komersial sedangkan KPR subsidi 5%.