Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Besar, Jakarta, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus) Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Jumat, 4 Agustus 2017 12:15 WIB Bony Eko Wicaksono/JIBI/Solopos Sukoharjo Share :

10 Warga Miskin Sukoharjo Belum Terdaftar KIS

Masih ada warga miskin Sukoharjo belum terlindungi dengan jaminan kesehatan. 

Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 10 warga miskin di Sukoharjo belum terdaftar sebagai peserta program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo mengusulkan warga miskin itu sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Sarmadi, saat berbincang dengan solopos.com di kantornya, Kamis (3/8/2017). Verifikasi dan validasi data warga miskin dilakukan untuk mengetahui jumlah warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Ada 10 warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program KIS. Mereka bakal kesulitan saat berobat ke fasilitas kesehatan tingkat dasar atau rumah sakit lantaran tak mengantongi KIS,” kata dia, Kamis.

Warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program KIS berdomisili di wilayah pinggiran. Kasus ini mencuat lantaran dinamika penduduk yang berubah misalnya meninggal dunia, pindah domisili atau berubah status perekonomian. Karena itu, para petugas sosial memvalidasi data warga miskin sesuai by name by address.

Pria yang akrab disapa Medi ini telah berkoordinasi dengan Kantor BPJS Kesehatan Sukoharjo untuk menangani masalah itu. Medi segera mengusulkan ke-10 warga miskin itu sebagai peserta program BPJS kesehatan.

“Sudah dilakukan [koordinasi dengan Kantor BPJS Kesehatan]. Mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi tak perlu khawatir dan resah,” ujar dia.

Ada beberapa parameter warga kategori miskin seperti kondisi rumah, penghasilan, hingga jumlah anggota keluarga. Parameter itu menjadi referensi saat petugas sosial mendatangi setiap rumah warga miskin.

Lebih jauh, Medi menambahkan warga miskin menerima bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat seperti program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra).

“Data warga miskin harus valid dan akurat agar tak terjadi tumpang tindih. Apabila ada warga miskin yang pindah domisili dan meninggal dunia ya harus dicoret,” ungkap dia.

Sementara itu, seorang anggota DPRD Sukoharjo, Agus Sumantri, mengatakan pemerintah harus menjamin layanan kesehatan bagi warga miskin. Warga miskin yang belum tercatat sebagai peserta program KIS bisa dikaver program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang sumber dananya berasal dari APBD Sukoharjo.

Politikus asal Partai Golkar ini berharap tak ada lagi kasus serupa di Kabupaten Jamu. “Masih ada program Jamkesda, warga miskin tak perlu resah. Bisa juga dengan membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) saat berobat ke puskesmas atau rumah sakit,” kata dia.     

lowongan pekerjaan
NSC FINANCE KARTASURA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Daya Beli Menurun

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (17/10/2017). Esai ini karya Ginanjar Rahmawan, mahasiswa Program Doktor Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah Rahmawan@stiesurakarta.ac.id. Solopos.com, SOLO–Belakangan ini beberapa kawan saya yang…