SOLOPOS.COM - Ilustrasi jemaah haji Indonesia (JIBI/Solopos/Antara)
Ratusan jamaah haji dan umrah dipastikan tak akan mendapatkan rekomendasi pengurusan paspor dan visa
Harianjogja.com, JOGJA–Ratusan jamaah haji dan umrah dipastikan tak akan mendapatkan rekomendasi pengurusan paspor dan visa. Hal itu menyusul keputusan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY yang dengan tegas menahan rekomendasi tersebut.
Kepala Kanwil Kemenag DIY Lutfi Hamid menegaskan, sejak awal pihaknya memang tak akan mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan paspor dan visa bagi jamaah yang memanfaatkan biro jasa luar DIY.
Kendati tak melakukan pendataan, dirinya menduga jumlah jemaah yang dimaksudnya itu mencapai ratusan orang.
“Selama biro jasa haji dan umrah itu tidak ada di DIY, baik kantor pusat maupun cabangnya, kami tak akan proses rekomendasi suratnya. Bagaimana kami memproses, wong kami saja tidak bisa memverifikasi biro jasanya,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (3/8/2017).
Seperti diketahui, sepanjang 2015-2016, pihak Kemenag RI telah mencabut izin sekitar 24 biro jasa haji dan umrah. Mayoritas kesalahannya adalah tidak mempunyai tiket pulang, berutang ke hotel, melanggar masa berlaku visa ataupun penipuan dengan gagal berangkat.
Bahkan pemerintah sejauh ini terus melakukan pengawasan intensif terhadap sejumlah biro jasa lain yang diindikasikan melakukan pelanggaran serupa. “Begitu juga dengan kami. Kami selalu tekankan kepada publik untuk memilih biro jasa sudah diakui dan dilegalisasi oleh pemerintah. Jika tidak, kami tidak tanggung akibatnya,” tegas Lutfi.
Memang, salah satu syarat untuk mendapatkan paspor dan visa dengan tujuan wisata dan studi berbasis agama mutlak diperlukan rekomendasi dari Kanwil Kemenag setempat. Itulah sebabnya, pihaknya hanya akan melayani jamaah yang menggunakan biro jasa berlegalisasi saja. “Di luar itu, kami jelas tidak memantaunya,” tambah Lutfi.