demo full day school Para santriwati yang tergabung dalam KMPP melakukan demo menolak kebijakan lima hari sekolah di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (21/7/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)
Kamis, 3 Agustus 2017 17:29 WIB John Oktaveri/JIBI/Bisnis Pendidikan Share :

Protes Full Day School? Kirim Pengaduan ke Hotline PPP Ini

PPP membuka hotline melalui telepon, Whatsapp, dan email untuk menampung keluhan dan protes tentang full day school.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PPP DPR, Reni Marlinawati, menyatakan partainya terpaksa membuka posko pengaduan tentang program full day school yang tengah dikaji pemerintah. Dia mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat.

Reni mengaku pihaknya kebanjiran masukan dari masyarakat yang mayoritas kontra dengan kebijakan tersebut. Salah satu alasan keluhan itu adalah banyakmua peserta didik yang kelelahan setelah ada beberapa institusi pendidikan yang menerapkan sistem sekolah sepenuh hari tersebut.

“Sekolah full day school sangat tidak dimungkinkan. Selain tanpa diawali kajian, kebijakan ini terburu-buru. Karena itu, banyaknya masukan dari anggota kader di berbagai daerah, dan masyarakat umum, maka kami kemudian berinisiatif membuka posko pengaduan,” ujarnya, Kamis (3/8/2017).

“Selain melalui telepon dan WhatsApp ke nomor 0812-9755-1116, pengaduan juga bisa ke ke email fppppengaduan_fds@gmail.com, dan Twitter @pengaduan_fds,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Rembang dari Fraksi PPP, Zainul Umam, menyatakan banyak peserta didik di daerahnya merasa kelelahan ketika menerapkan full day school. Hal itu terjadi di SMAN 1 Rembang dan SMAN 1 Gragan.

“Kalau dulu jam 1 siang kan sudah pulang, dan jam 2 siang [14.00 WIB] sudah ke pesantren. Sekarang mereka pulang, sampai pesantren itu jam 5 [17.00 WIB]. Nah, ini orang tua protes anak kecapaian enggak ikut kegiatan di pesantren,” ujarnya.

Zainul menyebutkan bahwaditerapkan pun para anggota DPRD Komisi D sudah audiensi dengan masyarakat sana dan masyarakat menolak full day school. “Dengan jalan ini kita menyampaikan tindak lanjut masyarakat Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,” kata dia.

Mendengar aspirasi itu, Reni Marlinawati mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengadukan bila kebijakan full day school menyusahkan peserta didik. “Maka itu kami mengajak masyarakat untuk peran aktif melaporkan kepada kami bila kebijakan tersebut tidak efektif,” ujarnya.

Hotel Dinasty, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Sejarah ”Pahitnya” Garam Nusantara

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (1/8/2017). Esai ini karya M. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Gonjang-ganjing garam dalam beberapa pekan terakhir masih terasa. Pepatah ”bagai…