Maket perencanaan pembangunan kawasan titik nol kilometer, Malioboro, Kota Jogja. (Foto : istimewa) Maket perencanaan pembangunan kawasan titik nol kilometer, Malioboro, Kota Jogja. (Foto : istimewa)
Kamis, 3 Agustus 2017 16:12 WIB Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

Pembangunan Masif Dianggap Penyebab Ketimpangan Ekonomi di DIY

Pembangunan secara masif di DIY dianggap menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi

 

Solopos.com, JOGJA- Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Dr.Unggul Priyadi menyatakan persoalan ketimpangan ekonomi di DIY memang sangat menonjol. Pembangunan secara masif, diakuinya ternyata menjadi salah satu penyebab ketimpangan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyebutkan visi dan misinya sebagai Gubernur lima tahun mendatan bertema Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Terkait hal itu, Unggul menilai jika memang tiga kabupaten di sisi selatan DIY itu akan dikembangkan, ia menilai pemerintah harus melakukannya dengan cermat. Pasalnya, kawasan DIY bagian selatan, terutama di sekitar area pesisir, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

“Pariwisata adalah sektor yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Tapi dalam hal ini pemerintah harus sangat berhati-hati. Jika salah langkah, ketimpangan sosial itu akan jauh lebih besar,” katanya saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Salah satu instrumen penting untuk mengembangkan hal itu adalah desa wisata. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan hal ini.

“Bukan malah memberikan ruang pada investor besar. Pemberdayaan masyarakat memang harus menjadi tujuan utama. Pemerintah harus mengembangkan desa wisata, bukan malah wisata ke desa,” terangnya.

Terpisah, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Suharwanto dalam penyampaian pandangan F-PAN terhadap visi dan misi Gubernur DIY menyatakan tingginya indeks ketimpangan antar wilayah itu adalah bukti gagalnya pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Dalam periode lima tahun ke depan, pemerintah seharusnya menyiapkan program-program dan kebijakan yang berpijak pada pemerataan perekonomian.

“Visi dan misi itu kami harapkan bisa lebih dikorelasikan lagi dengan spirit yang sudah ada di UU dan Perda keistimewaan,” katanya.

ADMINISTRASI PERKANTORAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Penurunan PTKP

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (4/8/2017). Esai ini karya Muhammad Aslam, seorang praktisi perpajakan yang tinggal di Solo. Alamat e-mail penulis adalah aslam_boy@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Target penerimaan pajak yang sering tidak tercapai selalu menjadi perhatian khusus pemerintah dari tahun…