Hary Tanoesoedibjo di Kantor Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/6/2017), seusai menjalani pemeriksaan. (Juli ER Manalu/JIBI/Bisnis)
Kamis, 3 Agustus 2017 17:01 WIB Lingga Sukatma Wiangga/JIBI/Bisnis Politik Share :

Hary Tanoe Merapat ke Jokowi, Fadli Zon Sebut Hukum Jadi Alat

Mengomentari Hary Tanoe yang merapat ke Jokowi, Fadli Zon menyebut hukum bisa jadi alat untuk menekan atau merangkul parpol.

Solopos.com, JAKARTA — Kemungkinan merapatnya Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ke partai koalisi pemerintah dikomentari oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, ada kecenderungan saat ini jika pucuk pimpinan partai merapat ke pemerintah karena ada masalah hukum.

Sebelumnya, Partai Golkar setelah dinakhodai Setya Novanto pun merapat kepada koalisi pemerintah. Setya Novanto diketahui memiliki segudang masalah hukum yang menjeratnya terkait kasus korupsi e-KTP.

“Ada kecenderungan sekarang ini banyak orang-orang atau mungkin institusi, lembaga-lembaga bahkan partai politik mengalami tekanan. Termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya,” kata Fadli Zon di gedung parlemen, Kamis (3/8/2017).

Jika kecenderungan itu terjadi, lanjutnya, hal itu akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat negosiasi politik kotor. Di sisi lain, ujarnya, setiap partai politik bebas untuk mengambil sikap dan posisi politiknya masing-masing.

Dia mengakui semua partai mempunyai perhitungan kepentingan yang berbeda-beda.

“Saya tidak mengatakan [sikap Perindo] seperti itu, tetapi ada satu pola kecenderungan seperti itu. Polanya itu seperti stick and carrot [tongkat dan wortel]. Kalau tidak nurut dikasih stick [pemukul], kalau mau mengikuti dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” ujar Fadli Zon.

Di sisi lain, dengan merapatnya pengusaha media massa elektronik terbesar di Indonesia tersebut kepada koalisi pemerintah, Fadli meminta jangan sampai media yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo dijadikan corong politik kepentingan satu golongan saja. Dia berharap, media yang dimiliki Hary tetap menjalankan kaidah jurnalistik dalam pemberitaan seperti pemberitaan yang berimbang.

lowongan pekerjaan
PT BACH MULTI GLOBAL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…