M Fajar Shodiq M Fajar Shodiq
Kamis, 3 Agustus 2017 06:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Sejarah ”Pahitnya” Garam Nusantara

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (1/8/2017). Esai ini karya M. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com.

Solopos.com, SOLO — Gonjang-ganjing garam dalam beberapa pekan terakhir masih terasa. Pepatah ”bagai sayur tanpa garam” saat ini banyak mengisi linimasa di media sosial. Garam yang berpuluh-puluh tahun disepelekan orang sekarang seolah-olah menjadi barang langka dan antik berharga mahal yang bisa membuat rumah tangga sampai kalangan industri guncang karena kian sulit dicari.

Apakah krisis garam hanya terjadi kali ini? Ternyata tidak, sejarah mencatat krisis garam terjadi sejak abad  ke-17. Sebagai negara tropis yang kaya rempah-rempah dan hasil alam, kawasan Nusantara menjadi sasaran para saudagar asing dan penjelajah untuk mengadakan monopoli bidang apa pun, termasuk garam.

Tiongkok termasuk salah satu negara yang gencar melahap hasil panen garam Nusantara untuk kepentingan ekonomis mereka. Menurut Samsul Ma’arif dalam buku History of Madura, para saudagar asal Tiongkok membangun kekuasaan penuh atas garam Madura. Akibatnya banyak petani garam yang kelabakan dan menyebabkan terjadi krisis garam. Krisis karena harga membubung tinggi dan ketersediaan langka. Masyarakat dan petani garam banyak yang rugi.

Urgensi garam ternyata bukan hanya saat ini. Pemerintah kolonial Belanda juga menempatkan garam pada kedudukan yang penting, sebagai salah satu diantara sembilan bahan kebutuhan pokok. Sedemikian besar arti strategis garam maka  penguasa ”kolonial sisipan” Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkewarganegaraan Inggris, Th. S. Raffles (1811-1816), pada 15 Oktober 1813 mengeluarkan peraturan menghapuskan sistem penyerahan wajib (contingenten) dan sistem penyewaan produksi dan perdagangan garam yang dilakukan oleh para pemborong.

Sisi positifnya adalah Raffles menempatkan industri garam sebagai perusahaan negara. Urusan perdagangan dan pendistribusian garam dikelola perusahaan negara. Ia juga mengendalikan kebijakan ekonomi yang salah satunya mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

Dengan kebijakan ini sebenarnya ada upaya pemodernan industri, akan tetapi ternyata hal ini tidak berlangsung lama karena Belanda kembali lagi menguasai Indonesia. Alih-alih pemerintah kolonial ingin mengeluarkan kebijakan yang ujungnya menguatkan posisi pemerintah dalam industri, namun pada akhirnya menjadi bumerang dan bencana di industri garam di Indonesia kala itu.

Pada 1818, misalnya, pemerintah kolonial melaksanakan kontrol terhadap produksi dan perdagangan garam di daerah-daerah yang dikuasakan kepada para residen. Sayangnya, para residen kala itu juga banyak yang korup. Banyak pula kepentingan pejabat lokal yang ikut campur hingga menyebabkan pemasukan pemerintah dari sektor garam menjadi merosot.

Selanjutnya adalah: Masa krisis dan surplus garam silih berganti…

ADMINISTRASI PERKANTORAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Sejarah ”Pahitnya” Garam Nusantara

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (1/8/2017). Esai ini karya M. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Gonjang-ganjing garam dalam beberapa pekan terakhir masih terasa. Pepatah ”bagai…