Sri Sultan Hamengku Buwono X-Gubernur DIY (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto) Sri Sultan Hamengku Buwono X-Gubernur DIY (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Kamis, 3 Agustus 2017 12:20 WIB Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja Kota Jogja Share :

Ditetapkan Jadi Gubernur DIY, Ini Visi dan Misi Sultan

Sultan Hamengku Buwono X (HB X) kembali ditetapkan sebagai Gubernur DIY

Harianjogja.som, JOGJA--Tinggal selangkah lagi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memiliki gubernur baru untuk periode lima tahun mendatang. Setelah melalui proses verifikasi yang panjang, Sultan Hamengku Buwono X (HB X) kembali ditetapkan sebagai Gubernur DIY. Sayangnya, isu kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi rapor merah bagi pemerintahan di periode sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, pada Maret 2017 lalu, jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 488 ribu jiwa atau sekitar 13,02%. ironisnya, angka ini melampaui angka di tingkat nasional yang hanya 10,96%.

Sementara terkait persebarannya, jumlah warga miskin di pedesaan yang mencapai 16,11% lebih tinggi daripada jumlah warga miskin di perkotaan yang hanya sebesar 11,72%. Ini menunjukkan bahwa warga miskin di perdesaan masih terjerat persoalan penyediaan pangan berupa pembelian beras sebesar 33,08%.

Sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27,31%. Itu berarti, warga miskin perdesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan

Tak hanya itu, angka kesenjangan antara warga kaya dan miskin, ternyata juga cukup tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan indeks rasio gini yang mencapai 0.432. Indeks kesenjangan di kawasan perkotaan yang mencapai 0.435, lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks di perdesaan yang mencapai 0.340.

Lebih jelas, kesenjangan itu memang terlihat di wilayah DIY bagian selatan. Setidaknya ada tiga kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, yakni Gunungkidul (20,83%), Bantul (15,89%), dan Kulonprogo (20,64). Angka ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan dua kabupaten/kota lainnya, Jogja (8,67%) dan Sleman (9,50).

Atas dasar itulah, Sultan HB X kembali menitikberatkan persoalan tersebut dalam visi dan misinya untuk lima tahun ke depan. Saat membacakan visi dan misi itu di hadapan sidang Paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Rabu (2/8/2017) di Gedung DPRD DIY, dirinya menegaskan, untuk lima tahun ke depan, visi dan misi itu diberikannya tema Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Ditemui usai acara, ia menyampaikan, dalam lima tahun ke depan, spirit Renaisans Yogyakarta yang ia usung saat periode sebelumnya, secara konsisten akan tetap dipertahankan. Hanya saja substansinya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang diperkirakan akan terjadi selama lima tahun ke depan.

Tema itu, diakui Sultan HB X, dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah fenomena Indian Ocean Rim Association (IORIA), Kra-Canal, fenomena kemiskinan kawasan Jogja selatan, dan fenomena kesejarahan. Keempat fenomena itu, akan diusulkannya sebagai landasan empiris dan historis atas tema visi dan misi tersebut.

“Itulah kenapa, diharapkan, visi dan misi ini bisa lebih fokus mengatasi persoalan, terutama terkait dengan kemiskinan. Lagipula, untuk menyelesaikan persoalan itu, jelas tidak mungkin hanya satu periode saja [2012-2017] saja,” ucapnya.

OMEGA COM SOLO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Sejarah ”Pahitnya” Garam Nusantara

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (1/8/2017). Esai ini karya M. Fajar Shodiq, dosen Sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah fajarshodiq70@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Gonjang-ganjing garam dalam beberapa pekan terakhir masih terasa. Pepatah ”bagai…