SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdialog dengan anak-anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Pekanbaru, Riau, Minggu (23/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Rony Muharrman)
Fadli Zon menyebut ada asumsi bahwa hidup di zaman pemerintahan Presiden Jokowi semakin susah.
Solopos.com, JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) masih yakin bahwa modal politik yang dimiliki ketua umumnya, Prabowo Subianto, sudah cukup untuk membawanya sebagai calon presiden pada 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sejauh ini Prabowo masih menjadi calon presiden yang akan diusung parpol tersebut dengan elektabilitas tertinggi selain Joko Widodo (Jokowi). Tak lupa, Fadli juga mengomentari pemerintahan saat ini.
“Dan modal politik beliau sudah sangat besar dikenal dan harapan masyarakat cukup tinggi kepada Pak Prabowo untuk memimpin karena pasti banyak perbaikan ketimbang [pemerintahan] yang sekarang,” ujarnya di gedung parlemen, Kamis (3/8/2017).
Wakil Ketua DPR itu mengatakan dari kunjungannya ke masyarakat, dia mengklaim ada asumsi bahwa hidup di era pemerintahan Presiden Jokowi semakin susah. “[pemerintah] Sekarang cuma berakrobat dengan angka-angka, seolah angka-angka mewakili realitas,” tudingnya.
Di sisi lain, ditanyai terkait dukungan politik terhadap Gerindra yang minim dari partai lain, menurutnya sikap partai perihal Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 masih akan dinamis karena waktunya masih relatif lama. Kendati demikian, lanjutnya, Gerindra terus membuka komunikasi politik dengan banyak partai.
Fadli menilai sudah ramainya wacana proyeksi Pilpres 2019 tak terlepas dari dua tahun berturut-turut ke depan akan menjadi tahun politik. “Tetapi memang politik bisa lebih cepat terutama ada agenda-agenda politik yang berhimpitan seperti Pilkada serentak 2018 kemudian Pilpres dan Pileg 2019. Orang cenderung untuk mempercepat penyelesaian menghadapi Pilkada 2018 untuk menyusun daftar calon legislatif, seluruh Indonesia itu juga pekerjaan politik yang cukup besar,” katanya.
Lebih lanjut dia menegaskan, terkait hubungan Gerindra dengan pemerintah, pihaknya akan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan mendukung program pemerintah yang baik.
Klaim Fadli soal Prabowo berbeda dengan analisis Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, tentang potensi pasangan Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Muradi menilai rentang usia yang terlalu jauh antara Prabowo dan AHY akan menjadi hambatan dalam komunikasi politik.
Karena itu, Muradi menilai ada baiknya juga Gerindra mengajukan nama yang lebih segar untuk diajukan kalau harus berdampingan dengan AHY. Menurutnya, mengajukan Prabowo kembali dengan rekam jejak yang tidak cukup moncer dalam Pilpres, baik sebagai cawapres pada 2009 maupun capres pada 2014, serta kegagalan dalam konvensi capres Partai Golkar 2004, hanya akan membuat Gerindra jalan di tempat.
“Sehingga langkah untuk mengajukan duet tersebut dalam konteks regenerasi dan rekruitmen politik dianggap tidak direspons baik oleh publik,” ujar Muradi kepada wartawan beberapa waktu lalu.