SOLOPOS.COM - Ilustrasi dropping air bersih untuk warga (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi kekeringan.
Solopos.com, BOYOLALI — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Rp8 miliar-Rp9 miliar anggaran siap pakai bagi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk penanggulangan bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Sarwa Pramana saat berkunjung ke Boyolali, Rabu (2/8/2017).
“Untuk dana siap pakai BNPB untuk penanggulangan bencana kekeringan untuk seluruh Jateng adalah Rp8 miliar-Rp9 miliar. Dana ini dipakai jika dana penanggulangan bencana kekeringan provinsi sudah habis,” ujarnya di Gedung Putih Rumah Dinas Bupati Boyolali, Rabu.
Sementara untuk BPBD Provinsi Jateng, pihaknya menyediakan anggaran Rp600 juta untuk mem-backup dana APBD kabupaten/kota.
Dia meminta masing-masing daerah segera menetapkan status siaga darurat kekeringan. Status ini sebagai dasar atau pintu masuk penggunaan dana siap pakai BNPB tersebut jika diperlukan sewaktu-waktu.
Imbauan tersebut juga disampaikannya pada rapat koordinasi (rakor) mengenai antisipasi musim kemarau yang berlangsung di Semarang beberapa waktu lalu. Rakor tersebut melibatkan BPBD kabupaten/kota dan PDAM seluruh Jateng, Badan BNPB dan dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
”Rata-rata kabupaten/kota yang rawan kekeringan sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan itu,” imbuhnya.
Berdasarkan pemetaan BPBD Jateng, terdapat 1.100 desa/kelurahan di 317 kecamatan di Jateng yang rawan kekeringan. Bahkan ada di antara mereka yang sudah melakukan dropping air bersih.
”Saat ini ada yang sudah dropping air bersih, di antaranya di Pemalang, Banyumas, Klaten, dan Wonogiri sudah mulai, tapi belum siginfikan,” paparnya.
Kabid Kedaruratan BPBD Boyoali Purwanto mengatakan Boyolali sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan.